Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X DPR Minta Sepak Bola Indonesia Ditangani Profesional Usai Jokowi Bertemu Presiden FIFA

Kompas.com - 19/10/2022, 14:19 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan kesepakatan yang terjadi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA Gianni Infantino bisa menjadi titik tolak perubahan mendasar pengelolaan sepak bola di Indonesia.

Huda menyebutkan salah satunya untuk memastikan agar sepak bola Indonesia ditangani oleh orang yang benar.

“Kami menilai kesepakatan tersebut bisa menjadi dasar perubahan sepak bola Indonesia dari hulu ke hilir. Baik mengenai tata kelola sepak bola secara umum, tata kelola pertandingan yang aman dan nyaman bagi penonton, hingga memastikan jika sepak bola Indonesia ditangani oleh orang-orang profesional," ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).

Huda memaparkan ada sejumlah langkah pembenahan sepak bola Indonesia yang timbul usai Jokowi bertemu Presiden FIFA.

Baca juga: Lenyapnya Rekaman CCTV Kanjuruhan Berdurasi 3 Jam, Upaya Kaburkan Fakta Kelam?

Kesepakatan tersebut di antaranya seperti melakukan transformasi sepakbola Indonesia secara menyeluruh, mengkaji kembali kelayakan stadion, dan mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia.

“Perubahan Indonesia memang membutuhkan perubahan secara sistematis dan mendasar. Maka kesepakatan yang dicapai Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi titik tolak langkah perubahan tersebut," tuturnya.

"Jika tidak berubah secara mendasar dan sistematik, maka sepak bola Indonesia hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledakkan tragedi-tragedi lanjutan setelah Kanjuruhan,” sambung Huda.

Kemudian, Huda menekankan ketiga aspek pembenahan sepak bola itulah yang selama ini dinanti oleh publik.

Baca juga: Saat Jokowi dan Presiden FIFA Bertemu, Sepakati Transformasi Sepak Bola Indonesia

Akan tetapi, sejauh ini, hal tersebut tak kunjung terealisasi, meski kepengurusan federasi sepak bola di Indonesia terus berganti tiap rezim.

Huda menyebut federasi sepak bola di Indonesia tidak banyak melakukan perubahan.

“Sistem pengelolaan sepak bola masih jauh dari harapan. Pergantian pengurus federasi seolah hanya sekadar mengganti orang, tetapi tak kunjung melakukan banyak pembenahan,” jelasnya.

Lebih jauh, kata Huda, dengan terjadinya pertemuan Jokowi dan FIFA ini, maka semua pihak tidak bisa menghindar dari butir kesepakatan yang telah mereka capai.

Selama ini, Huda merasa seringkali inisiasi perbaikan sepak bola dari pemerintah kerap mentok saat pengurus federasi berlindung di balik statuta FIFA.

Baca juga: Jokowi Perkirakan FIFA Bakal Lama Berkantor di Indonesia

“Upaya perbaikan sering dinarasikan sebagai bentuk intervensi sehingga akan mengundang sanksi FIFA. Nah dengan kesepakatan Presiden dengan FIFA maka hal itu tidak akan terjadi lagi,” kata Huda.

Untuk itu, Huda berharap agar butir kesepakatan ini benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com