Demokrat Minta Anies Kembalikan Demokrasi dan "Good Governance" Era SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti tiga kriteria Anies Baswedan dalam mencari calon wakil presiden (cawapres) untuk menjadi pendampingnya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang, di mana salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Kamhar lantas mengenang momen di mana Anies memuji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Mas Anies mengapresiasi Partai Demokrat dan Pak SBY tentang pemerintahan di masa SBY yang kala itu demokrasi dijaga, transparansi diangkat, institusi dijaga, dan good governance diterapkan," ujar Kamhar saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/10/2022).

Kamhar mengatakan, saat demokrasi hingga transparansi diterapkan di pemerintahan SBY beberapa tahun lalu, tidak ada yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut.

Baca juga: Nasdem: Sebaiknya Cawapres Anies dari Luar Partai Koalisi

Dia menyebut setelah semua itu tiada, barulah rakyat merasakan betapa pentingnya demokrasi hingga transparansi dalam sebuah pemerintahan.

"Ini semua yang harus kita kembalikan. Rekam jejak ini yang dimiliki Partai Demokrat," ucap dia.

Secara umum, Kamhar mengakui tiga kriteria cawapres oleh Anies sangat rasional dan realistis.

Dia menekankan tiga kriteria yang Anies sampaikan itu selaras dengan kriteria Demokrat.

"Tiga kriteria yang disampaikan ini secara substansi selaras dengan kriteria Partai Demokrat dan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan Mas Ketum AHY di berbagai kesempatan," kata Kamhar.

Baca juga: Demokrat Ingatkan Anies Pilih Cawapres yang Punya Power di Koalisi

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan tiga kriteria untuk memilih figur calon wakil presiden (cawapres).

Adapun, Anies diberi hak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mencari cawapresnya sendiri.

“Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan. Kedua, membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi. Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif,” papar Anies ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Namun, ia tak mau terburu-buru menentukan pilihan. Anies merasa masih banyak waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pasangan calon (paslon) capres-cawapres 19 Oktober 2023.

Selain itu, ada Partai Nasdem juga belum membentuk koalisi dengan partai politik (parpol) lain.

“Proses pembentukan koalisi masih berjalan,” ucap dia.

Sehingga, ia masih perlu melalui serangkaian proses sebelum menentukan menentukan siapa figur cawapres yang dipilihnya.

“Saya rasa akan lebih bijak apabila proses penentuan pasangan itu dilakukan dengan seksama dan bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ungkap Anies.