Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Klarifikasi Kepsek SDN 111 Tirtoyoso Soal Isu Ijazah Palsu Jokowi

Kompas.com - 17/10/2022, 10:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

SOLO, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SDN 111 Tirtoyoso Martharini angkat bicara terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

SDN 111 Tirtoyoso yang terletak di Jalan Tirtonadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah tersebut diketahui merupakan tempat Presiden Jokowi mengenyam pendidikan Sekolah Dasar.

Martharini memastikan bahwa Presiden Jokowi memang pernah mengenyam pendidikan di SDN 111 Tirtoyoso.

"Sekolah punya catatan di buku induk soal anak masuk dari kelas 1 sampai 6 dari tahun ke tahun. Terbukti, nama Bapak Jokowi ada di buku induk kami nomor tiga," ujar Martharini saat berbincang dengan Kompas.com di kantornya, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Teman SD: Isu Ijazah Palsu Dibikin agar Jokowi Tak Dipercaya Lagi

Sekolah sendiri memiliki lebih dari 25 buku induk yang berisi data identitas siswa/i yang pernah mengenyam bangku pendidikan di sana sejak sekolah didirikan sekitar tahun 1960-an.

"Kalau dikatakan ijazah SD palsu, semestinya di buku induk enggak tertulis nama Pak Jokowi," ujar Martharini.

Nomor ijazah yang tertera di dalam buku induk pun sama dengan yang tertera di salinan ijazah SD Jokowi, yakni 05572. Diketahui pihak sekolah juga masih memiliki salinan ijazah Jokowi yang lulus tanggal 31 Desember 1973 itu.

Salinan ijazah Jokowi itu bahkan dipasangi pigura kemudian dipajang di ruang kepala sekolah.

Pada 2019 silam, perwakilan Jokowi pernah datang ke sekolah untuk meminta legalisir ijazah SD. Saat itu, Martharini yang baru menjadi kepala sekolah SDN 111 tahun 2015 menandatanganinya setelah mengacu ke buku induk.

"Legalisir ijazah itu untuk mencalonkan kedua kali sebagai presiden. Lalu saya cocokkan dengan data di buku induk. Ternyata betul ada nama Pak Jokowi, ya sudah saya tanda tangani," papar Martharini.

Baca juga: [HOAKS] Rektorat UGM Akui Semua Kecurangan Terkait Ijazah Jokowi

Oleh sebab itu, ia pun cukup heran apabila ada informasi yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Apalagi, Jokowi sudah mengalami beberapa kali pilkada di mana ijazah merupakan syarat administratif pencalonan.

"Kalau mau jadi kepala daerah atau presiden, mesti syarat-syarat ijazah SD sampai perguruan tinggi harus dilegalisir. Waktu presiden pertama kan sudah dilegalisir, mestinya selanjutnya enggak dipersoalkan lagi," ujar Martharini.

"Karena kalau dilegalisir, mesti mereka membawa aslinya ke sekolah, lalu kami cocokkan. Nah ternyata ada. Itulah yang membuat kami tambah yakin," lanjut dia.

 

 

Diberitakan sebelumnya, kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Bambang yang merupakan penulis buku "Jokowi Undercover" menggugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com