Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Hasto, Demokrat Beberkan Data Era Pemerintahan SBY Jauh Lebih Baik

Kompas.com - 14/10/2022, 21:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merespons perihal tanggapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto soal pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan AHY soal kehidupan ekonomi rakyat di masa SBY lebih baik dibandingkan saat ini, didukung dengan data.

"Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY income per kapita naik sebesar 2.349,4 dolas AS, dari 1.181,6 dolar AS pada 2004 menjadi 3.531 dolar AS pada 2014. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi hanya naik 818,5 dolar AS menjadi 4.349,5 dolar AS pada 2021," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Tingkat kemiskinan juga turun signifikan sebesar 5,73 persen, dari 16,69 persen pada 2005 menjadi 10,96 pada 2014. Sementara era Jokowi hanya bisa menurunkan 1,25 persen selama tujuh tahun masih sebesar 9,71 persen," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Pernyataan soal Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, AHY: Tanyakan ke Pak Hasto

Selain itu, Kamhar juga menyebut di masa pemerintahan SBY, gaji TNI/Polri dan PNS setiap tahunnya mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali.

Sementara itu, ia mengatakan, pada pemerintahan Jokowi hanya mengalami dua kali kenaikan gaji.

"Daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 10,4 persen di masa Pak SBY. Sementara di masa Pak Jokowi hanya naik 4,6 persen," katanya.

"Jadi sangat terasa sekali bedanya. Aspirasi dan keluhan ini yang selalu didapatkan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat ketika turun kelapangan menyapa langsung rakyat bahwa kehidupan makin susah, beban hidup makin berat," ujar Kahmar lagi.

Baca juga: Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya

Kamhar menambahkan kondisi kehidupan hari ini di antaranya harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik mengalami kenaikan.

"Sementara penghasilan tidak bertambah, malah cari kerja susah," katanya.

Oleh karenanya, Kamhar meminta Hasto rajin turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka

Ia mencontohkan, Hasto dapat mendengarkan aspirasi ibu-bu yang uang belanjanya tidak bertambah. Tetapi, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana penderitaan wong cilik yang sebenarnya, tak hanya mengklaim sebagai partai wong cilik tapi mendukung kenaikan BBM di kala harga minyak dunia mulai turun dan perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih," kata Kamhar.

Baca juga: Sebut Indonesia Butuh Perubahan dan Perbaikan, AHY: Banyak yang Hidupnya Makin Sulit, Betul?

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansosnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto enggan merespons pernyataan AHY yang menilai kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak jauh lebih baik dibanding di masa pemerintahan SBY.

Hasto mengaku, hal itu akan direspons oleh Ketua DPC PDI-P.

"Klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC kami," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut Ketua DPC daerah mana yang akan merespons klaim AHY itu.

Hasto kemudian sedikit berkomentar bahwa ketua DPC tersebut akan membeberkan sejumlah fakta.

Baca juga: Sebut Wajar AHY Puji Pemerintahan SBY, PAN: Masa Jelek-jelekin Bapaknya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com