Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Hasto, Demokrat Beberkan Data Era Pemerintahan SBY Jauh Lebih Baik

Kompas.com - 14/10/2022, 21:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merespons perihal tanggapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto soal pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan AHY soal kehidupan ekonomi rakyat di masa SBY lebih baik dibandingkan saat ini, didukung dengan data.

"Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY income per kapita naik sebesar 2.349,4 dolas AS, dari 1.181,6 dolar AS pada 2004 menjadi 3.531 dolar AS pada 2014. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi hanya naik 818,5 dolar AS menjadi 4.349,5 dolar AS pada 2021," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Tingkat kemiskinan juga turun signifikan sebesar 5,73 persen, dari 16,69 persen pada 2005 menjadi 10,96 pada 2014. Sementara era Jokowi hanya bisa menurunkan 1,25 persen selama tujuh tahun masih sebesar 9,71 persen," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Pernyataan soal Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, AHY: Tanyakan ke Pak Hasto

Selain itu, Kamhar juga menyebut di masa pemerintahan SBY, gaji TNI/Polri dan PNS setiap tahunnya mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali.

Sementara itu, ia mengatakan, pada pemerintahan Jokowi hanya mengalami dua kali kenaikan gaji.

"Daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 10,4 persen di masa Pak SBY. Sementara di masa Pak Jokowi hanya naik 4,6 persen," katanya.

"Jadi sangat terasa sekali bedanya. Aspirasi dan keluhan ini yang selalu didapatkan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat ketika turun kelapangan menyapa langsung rakyat bahwa kehidupan makin susah, beban hidup makin berat," ujar Kahmar lagi.

Baca juga: Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya

Kamhar menambahkan kondisi kehidupan hari ini di antaranya harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik mengalami kenaikan.

"Sementara penghasilan tidak bertambah, malah cari kerja susah," katanya.

Oleh karenanya, Kamhar meminta Hasto rajin turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka

Ia mencontohkan, Hasto dapat mendengarkan aspirasi ibu-bu yang uang belanjanya tidak bertambah. Tetapi, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana penderitaan wong cilik yang sebenarnya, tak hanya mengklaim sebagai partai wong cilik tapi mendukung kenaikan BBM di kala harga minyak dunia mulai turun dan perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih," kata Kamhar.

Baca juga: Sebut Indonesia Butuh Perubahan dan Perbaikan, AHY: Banyak yang Hidupnya Makin Sulit, Betul?

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansosnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto enggan merespons pernyataan AHY yang menilai kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak jauh lebih baik dibanding di masa pemerintahan SBY.

Hasto mengaku, hal itu akan direspons oleh Ketua DPC PDI-P.

"Klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC kami," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut Ketua DPC daerah mana yang akan merespons klaim AHY itu.

Hasto kemudian sedikit berkomentar bahwa ketua DPC tersebut akan membeberkan sejumlah fakta.

Baca juga: Sebut Wajar AHY Puji Pemerintahan SBY, PAN: Masa Jelek-jelekin Bapaknya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com