Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Hartono Akan Dilantik Jadi Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober

Kompas.com - 11/10/2022, 08:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono akan dilantik sebagai penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta pada Senin (17/10/2022) mendatang.

Informasi tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Heru.

"Ya betul (dilantik 17 Oktober)," ujar Heru kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Komisi III Pastikan Penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta Didasarkan pada Pengalaman, Bukan Kepentingan

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan pada Jumat (7/10/2022) lalu mengatakan, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal penunjukan penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Memang benar bahwa sidang tim penilai akhir (TPA) sudah dilaksanakan Jumat ini. Dengan mengajukan tiga nama sesuai usulan DPRD DKI. Untuk hasilnya kita tunggu Keppres-nya minggu depan," kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

"Kita tunggu Keppres-nya minggu depan, karena siapa yang dilantik tentunya sesuai keppres," tambahnya.

Baca juga: Heru Budi Dijagokan 9 Fraksi DPRD DKI jadi PJ Gubernur, PDI-P: tapi Kalau Salah, Bisa Kami Serang

Adapun selain Heru, dua nama yang diusulkan DPRD DKI adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.

Sebelumnya, dilansir dari pemberitaan Kompas.id, penetapan Heru sebagai pj Gubernur DKI Jakarta dilakukan pada rapat tim penilai akhir (TPA) di Istana Merdeka pada Jumat.

Presiden Jokowi memutuskan nama heru setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.

”Ya, sudah diputuskan Pak Heru (Budi Hartono),” ucap pejabat di Istana Merdeka, saat dihubungi Kompas pada Jumat.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD Tak Lagi Oposisi Saat Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, Heru memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan dua calon lainnya.

Presiden Joko Widodo pun kemudian buka suara soal sejumlah alasan yang melatarbelakangi dirinya memilih Heru Budi Hartono sebagai penjabat pj Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, salah satunya karena Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

"Saya sudah kenal pak heru lama sekali. Sejak jadi apa, Wali Kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10/2022).

"Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan," lanjutnya.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Pj Gubernur DKI, Minta Penanganan Macet dan Banjir Ada Progres Signifikan

Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah menitipkan sejumlah pesan kepada Heru dalam memimpin DKI Jakarta nanti.

Terutama soal penanganan banjir, macet dan tata ruang di Ibu Kota.

"Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progress perkembangan yg signifikan. Kemudian yang ketiga hal yg berkaitan dgn tata ruang, itu saja," tambah kepala negara.

Heru selama ini dikenal sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Namun, sebelum itu Heru telah berkarir sejak lama di Pemprov DKI Jakarta.

Heru mengawali kiprahnya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dari tahun ke tahun, kariernya terus menanjak dengan menduduki sejumlah posisi kepala bagian.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Heru Budi Hartono Jaga Integritas sebagai Pj Gubernur DKI

Tahun 2013, Heru sempat menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta.

Jabatan itulah yang akhirnya mendekatkan Heru dengan Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Karier Heru kian moncer. Tahun 2014, dia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Namun, jabatan itu hanya Heru emban selama setahun. Tahun 2015, dia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pebgelola Keuangan dan Aset Daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com