Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Relawan Minta Jokowi Ganti Menteri yang Merupakan Kader Nasdem

Kompas.com - 10/10/2022, 23:48 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Fredi mengungkapkan dua alasan yang mendasari permintaan para relawan Jokowi mencopot kader Partai Nasdem di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Heran Disindir PDI-P soal Etika Politik Setelah Usung Anies Capres, Nasdem: Gerindra Juga Sudah Deklarasi

Pertama, pengusungan Anies dilakukan di masa berkabung pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2022).

“Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa,” ucap dia.

Alasan kedua, Anies berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi gelaran Formula E yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para relawan meminta Jokowi mendesak agar dugaan korupsi Formula E dituntaskan.

“Bahwa kami meminta agar visi-misi Bapak Presiden Joko Widodo salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E agar dapat dituntaskan,” tandasnya.

Baca juga: Kiasan Biru Terlepas Hasto dan Nasdem yang Menyeberang

Diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih Anies sebagai capres yang bakal diusung.

Deklarasi itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Sedangkan parpol oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com