Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindiran "Biru" Hasto dan Permintaan Nasdem agar PDI-P Hormati Keputusan Partai Lain

Kompas.com - 10/10/2022, 09:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung adanya partai yang tadinya bergabung ke dalam barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kini telah lepas. 

Meski tak menyinggung secara langsung partai yang dimaksud, Hasto mengatakan, lepasnya partai itu lantaran telah mengusung calon presiden sendiri. Selain itu, ia juga menyebut bahwa partai itu identik dengan warna 'biru'.

Baca juga: Kiasan Biru Terlepas Hasto dan Nasdem yang Menyeberang

Diketahui, baru-baru ini Partai Nasdem telah resmi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lambang Nasdem sendiri diketahui identik dengan warna biru.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto saat perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Sentilan Hasto ini berawal ketika ia menjelaskan tentang lukisan "Peristiwa 10 November 1945" di Kantor DPP PDI-P. 

Baca juga: Hasto Sebut Biru Terlepas, Pengamat Nilai PDI-P Anggap Nasdem Ganjalan

Di dalam lukisan tersebut, terlihat sejumlah tokoh kemerdekaan. Mulai dari Bung Karno hingga Jenderal Sudirman. Di bagian tengah, terdapat peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato oleh para pejuang.

Diketahui, warna bendera Belanda adalah Merah Putih Biru. Di dalam lukisan itu digambarkan para pejuang tengah merobak kain biru pada bendera tersebut. Hasto lantas menyinggung peristiwa itu.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Singgung Biru Terlepas Dinilai Wujud Kekecewaan PDI-P kepada Nasdem

Meski demikian, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa "biru" yang dimaksud. Hanya saja, ia mengatakan, terkadang sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa saja terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Bantahan Nasdem

Di sisi lain, Nasdem membantah pernyataan Hasto yang menyebut mereka telah lepas dari pemerintahan Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ai, partainya akan tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," ujar Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com.

Ia menegaskan bahwa pencalonan Anies sebagai capres tidak ada kaitannya dengan posisi mereka di dalam pmerintahan. 

Baca juga: PDI-P Sebut Biru Lepas dari Pemerintahan, Nasdem Tegaskan Dukung Jokowi sampai 2024

Sebab, ia menjelaskan, dukungan Nasdem kepada pemerintah akan berakhir tahun 2024. Sementara setelah 2024, Nasdem merasa tidak memiliki kontrak dengan Jokowi.

"2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi," katanya.

Ali lantas mempertanyakan sikap PDI-P. Sebab, menurut dia, yang didukung Nasdem adalah pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan PDI-P.

"Jadi saya pikir kita saling menghargai keputusan tiap-tiap partai. Itu hal yang lebih bijak menurut saya," kata Ali.

Untuk itu, Ali meminta agar PDI-P tidak perlu memusingkan keputusan partai lain.

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Bahkan, menurut Ali, Nasdem akan menghargai keputusan PDI-P apabila memutuskan sesuatu.

"Kami merasa dalam perjalanan koalisi kami mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini, kami selalu tempatkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami berkomitmen menjaga pemerintahan ini sampai dengan berakhirnya periode beliau," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com