Sindiran "Biru" Hasto dan Permintaan Nasdem agar PDI-P Hormati Keputusan Partai Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung adanya partai yang tadinya bergabung ke dalam barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kini telah lepas. 

Meski tak menyinggung secara langsung partai yang dimaksud, Hasto mengatakan, lepasnya partai itu lantaran telah mengusung calon presiden sendiri. Selain itu, ia juga menyebut bahwa partai itu identik dengan warna 'biru'.

Diketahui, baru-baru ini Partai Nasdem telah resmi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lambang Nasdem sendiri diketahui identik dengan warna biru.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto saat perayaan HUT TNI Tahun 2022 di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Sentilan Hasto ini berawal ketika ia menjelaskan tentang lukisan "Peristiwa 10 November 1945" di Kantor DPP PDI-P. 

Di dalam lukisan tersebut, terlihat sejumlah tokoh kemerdekaan. Mulai dari Bung Karno hingga Jenderal Sudirman. Di bagian tengah, terdapat peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato oleh para pejuang.

Diketahui, warna bendera Belanda adalah Merah Putih Biru. Di dalam lukisan itu digambarkan para pejuang tengah merobak kain biru pada bendera tersebut. Hasto lantas menyinggung peristiwa itu.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Meski demikian, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa "biru" yang dimaksud. Hanya saja, ia mengatakan, terkadang sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa saja terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Bantahan Nasdem

Di sisi lain, Nasdem membantah pernyataan Hasto yang menyebut mereka telah lepas dari pemerintahan Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ai, partainya akan tetap berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," ujar Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com.

Ia menegaskan bahwa pencalonan Anies sebagai capres tidak ada kaitannya dengan posisi mereka di dalam pmerintahan. 

Sebab, ia menjelaskan, dukungan Nasdem kepada pemerintah akan berakhir tahun 2024. Sementara setelah 2024, Nasdem merasa tidak memiliki kontrak dengan Jokowi.

"2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi," katanya.

Ali lantas mempertanyakan sikap PDI-P. Sebab, menurut dia, yang didukung Nasdem adalah pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan PDI-P.

"Jadi saya pikir kita saling menghargai keputusan tiap-tiap partai. Itu hal yang lebih bijak menurut saya," kata Ali.

Untuk itu, Ali meminta agar PDI-P tidak perlu memusingkan keputusan partai lain.

Bahkan, menurut Ali, Nasdem akan menghargai keputusan PDI-P apabila memutuskan sesuatu.

"Kami merasa dalam perjalanan koalisi kami mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi dari 2014 sampai hari ini, kami selalu tempatkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Kami berkomitmen menjaga pemerintahan ini sampai dengan berakhirnya periode beliau," ujarnya.