Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan-temuan Awal soal Tragedi Kanjuruhan dan Tak Adanya Sanksi dari FIFA untuk Indonesia

Kompas.com - 08/10/2022, 09:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengungkapkan temuan awal penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 131 orang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, temuan awal penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan di antaranya karena faktor pengendalian keamanan dan regulasi.

“Banyak faktor. Pada temuan awal, stadion termasuk faktor yang dicatat turut menjadi penyebab tragedi itu. Faktor-faktor lainnya adalah penyelenggara dan panpelnya, pengendalian keamanan, suporter, regulasi, dan lain-lain,” ujar Mahfud ketika dikonfirmasi, pada Kamis (6/10/2022).

Mahfud menjelaskan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan juga akan mencari akar permasalahannya.

Baca juga: Penampakan Pintu 12, Lokasi Paling Banyak Korban di Tragedi Kanjuruhan

Sebab, menurut dia, ketika tragedi terjadi dan investigasi selalu dilakukan, hasil temuannya cenderung berkisar pada teknis penyelenggaraan.

Sementara itu, kata Mahfud, akar permasalahannya tidak tertangani.

“Ini menjadi pukulan bagi kita karena bukan hanya menjadi masalah nasional, tapi juga menjadi sorotan dunia internasional,” ujar Mahfud MD.

Terkait permasalahan stadion, Mahfud mengungkapkan, Presiden Joko Wiododo (Jokowi) telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera meneliti dan memperbaiki semua stadion di Indonesia.

“Agar memenuhi standar yang diatur secara internasional maupun nasional,” ujar Mahfud.

Sementara itu, menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, pihaknya saat ini memprioritaskan audit untuk 18 stadion sepakbola Liga I.

Baca juga: Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Pasalnya, ada sejumlah pertimbangan mengapa skala prioritas ini dilakukan.

"Ya yang kita prioritaskan yang sekarang sedang dipakai untuk kompetisi. Kalau Liga I kan 18. Itu dulu yang kita audit," ujar Zainudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/10/2022).

"Itu dulu karena ini kan kompetisi enggak boleh terhenti terlalu lama karena itu urusan dengan pemain, dengan pelatih, urusan gaji mereka, urusan lain-lain," jelasnya.

Menurut Zainudin, yang menjadi prioritas audit adalah perbaikan untuk akses keluar dan masuk stadion.

Nantinya, hasil audit akan menjadi rujukan perbaikan stadion.

"Ya akan dilihat kalau sudah bagus tentu tidak perlu (perbaikan). Pokoknya itu (perbaikan) diserahkan kepada Menteri PUPR," tuturnya.

Persilakan media asing lakukan investigasi

Mahfud pun memastikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melarang upaya investigasi yang dilakukan media asing terkait tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Media Asing Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Nanti Lihat Mana yang Faktual


"Ya biar saja, bagus. Kita (pemerintah) tidak melarang. Kalau dulu kan dilarang-larang. Nanti kita cocokkan mana yang paling rasional, mana yang paling faktual," kata Mahfud, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat.

Selain itu, Mahfud pun menyatakan bahwa pernyataan yang menyebut Presiden Joko Widodo hanya menyoroti bangunan stadion terkait tragedi tersebut adalah keliru.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com