Jokowi: Alhamdulillah, Sepak Bola Indonesia Tak Dikenakan Sanksi dari FIFA

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sepak bola Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari federasi sepak bola internasional (FIFA) sebagai akibat dari tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pernyataan persnya pada Jumat (7/10/2022) malam.

"Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," ujar Jokowi dari Istana Merdeka, Jakarta.

"Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah dan FIFA Akan Bentuk Tim Transformasi Sepak Bola, Ini Misinya

Kepala negara menjelaskan, keputusan FIFA tidak memberikan sanksi itu berdasarkan surat yang sudah diterimanya pada Kamis (6/10/2022).

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembicaraan antara Jokowi saat bertelepon dengan Presiden FIFA Gianni Invantino pada tanggal 3 Oktober 2022.

Selanjutnya, kepala negara memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk melakukan lima hal.

Pertama, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia.

Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.

Baca juga: Jokowi Terima Surat dari FIFA, Ini Isi Lengkapnya

Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama.

Keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada.

Kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah," tambah Jokowi.