Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Untuk itu, Puan meminta agar semua negara dapat memastikan implementasi yang seimbang dari Perjanjian Istanbul dan berharap inisiatif tersebut juga dapat membawa perdamaian di kawasan.

“Indonesia berharap agar inisiatif untuk membuka alur pasok pangan atau Black Sea Grain Initiative tetap dilanjutkan, untuk kepentingan bersama seluruh pihak,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian di Istanbul pada Juli 2022 untuk menyalurkan jutaan ton gandum Ukraina ke pasar global.

Perjanjian tersebut juga bertujuan untuk meringankan krisis pangan yang semakin parah bagi jutaan orang di negara-negara berkembang. Ukraina sendiri menjadi pemasok gandum terbesar kedua ke Indonesia.

Baca juga: 27,7 Juta Penduduk Jateng Terdaftar sebagai Peserta Pemilu, Terbesar Ketiga di Indonesia

Dorong dunia internasional 

Dalam berbagai pertemuan dengan pimpinan parlemen lain, Puan juga terus mendorong agar dunia internasional tetap mendukung jalur dialog dan diplomasi sebagai salah satu upaya menghentikan perang Ukraina dan Rusia.

Pada kesempatan itu, ia juga selalu menyampaikan posisi Indonesia terhadap konflik kedua negara tersebut.

“Saya tegaskan bahwa Indonesia menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB, serta hukum internasional terkait perang Ukraina dan Rusia,” jelas Puan.

Adapun prinsip dalam piagam PBB yang dijunjung Indonesia, di antaranya adalah penyelesaian sengketa secara damai serta menjunjung tinggi integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Baca juga: Korea Utara Dukung Rusia Caplok Wilayah Ukraina, Tuduh AS seperti Gangster di PBB

Lebih lanjut Puan mengatakan, Indonesia memandang bahwa referendum di empat wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional.

“Indonesia mendorong Rusia dan Ukraina untuk tetap membuka jalur dialog dan diplomasi, sebagai salah satu upaya menghentikan perang dan menuju perdamaian,” ujar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu lantas menyinggung hasil Sidang Umum ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada Maret 2022 yang menyepakati pembentukan IPU Task Force on Ukraine dengan Indonesia sebagai salah satu inisiator.

Menurut Puan, Satuan Tugas (Satgas) dari IPU itu juga harus dapat menjadi mediator perbedaan antara Rusia dan Ukraina, serta memfasilitasi komunikasi dua negara ini.

“Indonesia juga telah menjadi inisiator resolusi mengenai konflik Rusia-Ukraina di Sidang Umum ke-144 pada Maret 2022,” ujar Ketua Majelis Sidang Umum ke-144 IPU itu.

Baca juga: Puji Puan Maharani di Rakernas PDI-P, Megawati: Susah Lho Jadi Ketua IPU

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, lanjut dia, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR berangkat ke Ukraina pada Juli 2022 untuk membuka kanal dialog demi mengakhiri konflik.

Puan menjelaskan, Indonesia bersama task force IPU nantinya akan menyampaikan hasil kunjungan ke Ukraina tersebut di hadapan Sidang Umum IPU ke-145 yang digelar di Kigali, Rwanda pada Oktober 2022.

Di samping itu, sebut dia, DPR akan terus memastikan hubungan bilateral antarparlemen dapat terjalin dengan lebih baik lagi, termasuk dengan Ukraina.

Puan berharap, grup kerja sama bilateral dengan Parlemen Ukraina dapat semakin mengokohkan hubungan kedua negara.

“DPR RI memandang penting diplomasi parlemen, baik secara bilateral dan multilateral, di level regional maupun global. Sebab, perang di Ukraina membawa dampak yang berat bagi banyak negara di dunia, khususnya terkait pasokan pangan (gandum dan pupuk) dan energi,” imbuhnya.