Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Jadi Salah Satu Calon Terkuat Pj Gubernur DKI, Heru: Kita Tunggu Saja Kedatangan Misteri

Kompas.com - 30/09/2022, 14:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menanggapi soal kabar kian mengerucutnya nama-nama kandidat penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dikabarkan menjadi dua kandidat yang semakin mengerucut itu.

"Tanggapannya, hari esok itu penuh misteri. Jadi, kita tunggu saja kedatangan misteri," ujar Heru di Istana Merdeka, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Tanggapan Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar Usai Terpilih Jadi Calon Pj Gubernur DKI

Heru pun menegaskan dirinya belum tahu apakah surat soal rekomendasi Pj Gubernur DKI Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri sudah diterima pihak istana atau belum.

"Saya enggak tahu, mungkin itu di bawah kewenangan Pak Sekretaris Kabinet. Saya belum tahu sudah dikirim atau sedang proses," jelasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan, hingga saat ini tidak ada komunikasi khusus yang membahas soal pj gubernur dengan sejumlah pihak. Baik dengan Presiden Joko Widodo, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dengan DPRD DKI Jakarta.

"(Dengan presiden) enggak ada Ngobrolnya tugas presiden. Dengan Kemendagri tidak.

Baca juga: Profil Heru Budi Hartono, Calon Pj Gubernur DKI Jakarta

Saya tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPRD. Memang kenal tetapi tidak ada komunikasi," tutur Heru pada Sabtu (23/9/2022).

"Kan usulan dari DPRD tiga, usulan dari Kemendagri tiga, jadi enam. Semua kewenangan dari Pak Mendagri dan kewenangan dari Pak Presiden. Enggak pernah beliau-beliau ngomong itu ke saya sih. Hari esok penuh dengan misteri," tambahnya.

Adapun sebelum diboyong Jokowi ke Istana, Heru Budi Hartono telah malang melintang mengisi berbagai jabatan di Pemprov DKI Jakarta.

Heru memulai karirnya di Pemprov DKI sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993.

Karirnya terus menanjak hingga didapuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

Baca juga: 3 Nama Calon Pj Gubernur Usulan DPRD DKI: Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar

Selanjutnya pada 2015 Heru sempat menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyampaikan usulan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan.

Usulan itu ditetapkan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada 13 September lalu.

Ketiga nama yang terpilih antara lain Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Menurut Staf Khusus Bidang Politik dan Media Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga mengatakan, berdasarkan mekanisme yang ditempuh Kemendagri belakangan ini, tiga usulan kandidat pj gubernur dari DPRD provinsi bakal disandingkan dengan tiga usulan kandidat dari Kemendagri.

Baca juga: Kasetpres Heru Budi Temui Pengunjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Nyanyikan Bersama Lagu Bagimu Negeri

Kasto menyebutkan, Kemendagri masih mencari tiga usulan kandidat mereka untuk duduk di kursi nomor satu Ibu Kota itu.

Nantinya, enam nama itu bakal masuk ke dalam tahapan pra-TPA (Tim Penilai Akhir) untuk memastikan riwayat dan rekam jejak, sebelum disidang dalam forum TPA melibatkan kementerian/lembaga. Penunjukan pj gubernur ada pada tangan Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com