Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial dan belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi.

Hal ini disampaikan Luhut dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, kapolda, pangdam, dan kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

"Angka realisasi BTT (biaya tidak terduga)  dan bansos tersebut masih cukup rendah. Untuk itu penyalurannya perlu dipercepat, langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," kata Luhut, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Pembelian Mobil Listrik untuk Pejabat dari APBN

Luhut menuturkan, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69 persen.

Sementara, realisasi penyaluran bantuan sosial di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01 persen dan tingkat kabupaten kota sebesar 39,82 persen.

Di samping itu, Luhut menyebutkan, pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022 kepada 40 daerah yang terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi.

"Upaya dari 40 daerah ini dapat menjadi lessons to learn strategi kebijakan pengendalian inflasi untuk daerah lainnya," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut: Sektor Kemaritiman Cukup Kuat Hadapi Krisis Global Seperti Covid-19

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dicontoh dari daerah-daerah itu yakni peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi.

Kemudian, pengembangan urban farming dan perluasan kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi patokan, serta penguatan pemanfaatan data detail.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah agar menggunakan belanja tak terduga untuk memberikan subsidi terkait kenaikan harga atau inflasi bahan pokok.

"Belanja tidak terduga ini juga bisa digunakan utamanya untuk subsidi inflasi misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih misalnya," kata Jokowi, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru

Jokowi menuturkan, belanja tak terduga itu antara lain dapat dimanfaatkan untuk menyubsidi biaya transportasi komoditas pangan dari daerah produsen ke daerah tujuan.

Ia mencontohkan, ketika harga bawang merah naik, pemerintah provinsi dapat menanggung biaya pengiriman bawang merah dari Brebes yang merupakan sentra bawang merah ke provinsi tujuan.

"Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp 3 juta itu ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang di pasar," ujar Jokowi.