Luhut Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Belanja Tak Terduga dan Bansos untuk Kendalikan Inflasi

Kompas.com - 29/09/2022, 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial dan belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi.

Hal ini disampaikan Luhut dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, kapolda, pangdam, dan kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

"Angka realisasi BTT (biaya tidak terduga)  dan bansos tersebut masih cukup rendah. Untuk itu penyalurannya perlu dipercepat, langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," kata Luhut, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Luhut: Jokowi Minta Pembelian Mobil Listrik untuk Pejabat dari APBN

Luhut menuturkan, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69 persen.

Sementara, realisasi penyaluran bantuan sosial di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01 persen dan tingkat kabupaten kota sebesar 39,82 persen.

Di samping itu, Luhut menyebutkan, pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022 kepada 40 daerah yang terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi.

"Upaya dari 40 daerah ini dapat menjadi lessons to learn strategi kebijakan pengendalian inflasi untuk daerah lainnya," ujar Luhut.

Baca juga: Luhut: Sektor Kemaritiman Cukup Kuat Hadapi Krisis Global Seperti Covid-19

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dicontoh dari daerah-daerah itu yakni peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi.

Kemudian, pengembangan urban farming dan perluasan kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi patokan, serta penguatan pemanfaatan data detail.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah agar menggunakan belanja tak terduga untuk memberikan subsidi terkait kenaikan harga atau inflasi bahan pokok.

"Belanja tidak terduga ini juga bisa digunakan utamanya untuk subsidi inflasi misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih misalnya," kata Jokowi, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru

Jokowi menuturkan, belanja tak terduga itu antara lain dapat dimanfaatkan untuk menyubsidi biaya transportasi komoditas pangan dari daerah produsen ke daerah tujuan.

Ia mencontohkan, ketika harga bawang merah naik, pemerintah provinsi dapat menanggung biaya pengiriman bawang merah dari Brebes yang merupakan sentra bawang merah ke provinsi tujuan.

"Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp 3 juta itu ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang di pasar," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.