Obral Jargon "Partai Wong Cilik" Jelang Tahun Politik, Fakta atau Hanya Slogan Kosong?

Sedianya, PKB telah menyepakati koalisi bersama Partai Gerindra untuk Pemilu 2024. Kesepakatan keduanya dideklarasikan pada pertengahan Agustus 2022.

Oleh karenanya, merespons pernyataan Muhaimin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan PDI-P pada pilpres mendatang.

“Kita membuka diri terhadap semua partai, apalagi PDI-P. PKB sudah (koalisi), PDI-P ya enggak ada masalah,” ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Dasco mengeklaim, ada kesamaan antara Gerindra, PKB, dan PDI-P. Menurutnya, sebutan partai wong cilik tak hanya milik PDI-P dan PKB, tetapi juga partainya.

Sebabnya, kata Dasco, Gerindra banyak diisi oleh kader dari kelompok petani, nelayan, dan buruh. Bahkan, dia menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, banyak didukung oleh petani dan nelayan.

"Semua secara simbolik merefleksikan sebagai partai kerakyatan. Ya Gerindra juga ada kesamaan, kan kami juga partai kerakyatan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Slogan kosong

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, belakangan jargon partai wong cilik seolah hanya menjadi bahan jualan partai politik saja.

Di balik maraknya parpol yang mencitrakan diri paling dekat dengan rakyat kecil, ada misi meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih. Tujuan akhirnya, untuk mendapat keuntungan dan kekuasaan.

"Partai wong cilik ini kan branding. Bagaimana usaha partai mendekatkan diri dengan konstituennya, karena mau nggak mau di piramida populasi Indonesia paling besar ya ada di lapisan bawah atau wong cilik itu," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

Kunto mengatakan, publik sesungguhnya dapat menilai, apakah embel-embel partai wong cilik ini sejalan dengan perangai parpol, atau hanya sekadar label belaka.

"Dan kalau menurut saya, citra partainya wong cilik ini bisa jadi hanya slogan kosong dan sudah banyak masyarakat yang tidak percaya," ucapnya.

Boleh jadi, citra partai wong cilik lantas diterjemahkan parpol melalui tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam demokrasi.

Misalnya, memanfaatkan situasi bencana atau krisis dengan pemberian bantuan ke masyarakat kecil, namun dibarengi kampanye kader partai.

Dalam proses tersebut sangat mungkin terjadi politik uang (money politics), pembelian suara (vote buying), hingga pembagian uang atau barang berkedok politik (pork barrel) dari politisi ke masyarakat sipil.

Baca juga: PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Sayangnya, kata Kunto, praktik-praktik ini masih langgeng di Indonesia lantaran banyak masyarakat yang merasa diuntungkan oleh pemberian si politisi.

"Ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Namun, bagi warga ya itulah yang disebut sebagai partainya wong cilik, yang bisa menyediakan uang bantuan dalam waktu yang cepat ketika warganya sangat membutuhkan," ucapnya.

Maka, lanjut Kunto, dengan adanya praktik-praktik ini, tidak heran jika pada akhirnya parpol-parpol yang melabeli diri sebagai partai wong cilik lebih mendapat tempat di hati masyarakat.

"Kalau situasi ekonomi semakin buruk, sangat mungkin money politik ini sangat efektif nanti di 2024. Dan peluang partai yang mengaku uang cilik ya selama dia melakukan money politik menurut saya peluang untuk dipilihnya besar," tutur dosen Universitas Padjadjaran itu.