Obral Jargon "Partai Wong Cilik" Jelang Tahun Politik, Fakta atau Hanya Slogan Kosong?

JAKARTA, KOMPAS.com - "Partai wong cilik", demikian label yang disematkan oleh sejumlah partai politik di tanah air.

Para elite politik seolah berlomba-lomba mencitrakan partai mereka sebagai yang paling dekat dengan rakyat kecil.

PDI Perjuangan misalnya. Sejak dulu selalu menggembar-gemborkan sebagai partai wong cilik alias rakyat kecil.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pernah bercerita tentang asal muasal partainya mendapat julukan tersebut. Dia bilang, predikat itu sudah ada sejak awal dirinya bergabung ke PDI, cikal bakal PDI-P.

Saat itu, kata Mega, kisaran tahun 1987, partainya tak diberi cukup ruang oleh pemerintah Orde Baru untuk berkampanye. PDI dianggap sebagai partai kecil karena cuma punya 28 kursi di Parlemen.

"Ketika itu mau pemilu kan, saya mulai melihat dari kita selalu diberi lapangan yang kecil karena dianggap PDI kecil, dibilang partai wong cilik, partai sandal jepit,” katanya dalam peringatan HUT PDI-P, Senin (10/1/2022).

Sebutan partai wong cilik pun terus menerus digunakan PDI-P hingga kini, oleh para elite maupun kader partai.

Ramai-ramai

Belakangan, istilah partai wong cilik tak hanya dipakai PDI-P, tetapi juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Dalam pertemuan antara elite PDI-P dan PKB, Minggu (25/9/2022), Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut partainya dan PKB sama-sama partai wong cilik.

Buktinya, kata Puan, pertemuan para elite partai digelar di warung pecel, bukan tempat mewah.

"Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok malah di tempat pecel. Ya ini karena kami PKB dan PDI-P itu partainya wong sandal jepit, wong cilik. Di grassroot (akar rumput) itu kami selalu bersama. Memang begitu grassroot PDI-P dan grassroot PKB," kata Puan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu.

Dalam pertemuan itu, Puan juga menyinggung terbukanya peluang kerja sama partainya dengan PKB. Bukan hanya untuk kontestasi Pemilu 2024, tetapi juga setelahnya.

"Ya mungkin saja, enggak ada yang enggak mungkin dalam politik. Jadi bisa ketemu begini saja sudah satu sinyal kemungkinan ke depannya mungkin saja. Ya kan, Cak Imin?" kata anak bungsu Megawati Soekarnoputri itu.

Cak Imin, demikian sapaan akrab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mengamini pernyataan Puan. Dia berharap PKB dapat terus bersama PDI-P.

"Ini bisa rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDI-P bisa terus bareng PKB, seperti sekarang," kata Imin.

Sedianya, PKB telah menyepakati koalisi bersama Partai Gerindra untuk Pemilu 2024. Kesepakatan keduanya dideklarasikan pada pertengahan Agustus 2022.

Oleh karenanya, merespons pernyataan Muhaimin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan PDI-P pada pilpres mendatang.

“Kita membuka diri terhadap semua partai, apalagi PDI-P. PKB sudah (koalisi), PDI-P ya enggak ada masalah,” ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Dasco mengeklaim, ada kesamaan antara Gerindra, PKB, dan PDI-P. Menurutnya, sebutan partai wong cilik tak hanya milik PDI-P dan PKB, tetapi juga partainya.

Sebabnya, kata Dasco, Gerindra banyak diisi oleh kader dari kelompok petani, nelayan, dan buruh. Bahkan, dia menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, banyak didukung oleh petani dan nelayan.

"Semua secara simbolik merefleksikan sebagai partai kerakyatan. Ya Gerindra juga ada kesamaan, kan kami juga partai kerakyatan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Slogan kosong

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, belakangan jargon partai wong cilik seolah hanya menjadi bahan jualan partai politik saja.

Di balik maraknya parpol yang mencitrakan diri paling dekat dengan rakyat kecil, ada misi meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih. Tujuan akhirnya, untuk mendapat keuntungan dan kekuasaan.

"Partai wong cilik ini kan branding. Bagaimana usaha partai mendekatkan diri dengan konstituennya, karena mau nggak mau di piramida populasi Indonesia paling besar ya ada di lapisan bawah atau wong cilik itu," kata Kunto kepada Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

"Dan kalau menurut saya, citra partainya wong cilik ini bisa jadi hanya slogan kosong dan sudah banyak masyarakat yang tidak percaya," ucapnya.

Boleh jadi, citra partai wong cilik lantas diterjemahkan parpol melalui tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam demokrasi.

Misalnya, memanfaatkan situasi bencana atau krisis dengan pemberian bantuan ke masyarakat kecil, namun dibarengi kampanye kader partai.

Dalam proses tersebut sangat mungkin terjadi politik uang (money politics), pembelian suara (vote buying), hingga pembagian uang atau barang berkedok politik (pork barrel) dari politisi ke masyarakat sipil.

Sayangnya, kata Kunto, praktik-praktik ini masih langgeng di Indonesia lantaran banyak masyarakat yang merasa diuntungkan oleh pemberian si politisi.

"Ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Namun, bagi warga ya itulah yang disebut sebagai partainya wong cilik, yang bisa menyediakan uang bantuan dalam waktu yang cepat ketika warganya sangat membutuhkan," ucapnya.

Maka, lanjut Kunto, dengan adanya praktik-praktik ini, tidak heran jika pada akhirnya parpol-parpol yang melabeli diri sebagai partai wong cilik lebih mendapat tempat di hati masyarakat.

"Kalau situasi ekonomi semakin buruk, sangat mungkin money politik ini sangat efektif nanti di 2024. Dan peluang partai yang mengaku uang cilik ya selama dia melakukan money politik menurut saya peluang untuk dipilihnya besar," tutur dosen Universitas Padjadjaran itu.