Kompas.com - 28/09/2022, 15:33 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan tengah berupaya menghubungi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Adapun Enembe ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Namun ia tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK karena alasan kesehatan.

“Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik,” tutur Didik dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Ia merasa komunikasi perlu dibangun untuk mengetahui seluk beluk perkara dari sisi Lukas.

Didik merasa hal itu penting untuk menjamin agar proses hukum bebas dari kepentingan politik.

“Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” katanya.

Di sisi lain, ia mengklaim Partai Demokrat terus mendukung upaya penegakan hukum terutama terkait persoalan korupsi.

Baca juga: Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

“Demokrat mempersilakan KPK menangani dugaan korupsinya, seturut aturan hukum yang berlaku,” kata Didik.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.DOK. dpr.go.id Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

“Pemberantasan korupsi tunduk pada yuridiksi hukum negara, bukan hukum partai politik,” imbuhnya.

Diketahui Enembe diduga mengerahkan sejumlah massa untuk berjaga di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Baca juga: Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bakal mengajak TNI dan Polri untuk membantu KPK melakukan penegakan hukum pada Enembe.

Isu berkembang ke arah politis, ketika Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ada ancaman yang diterima DPP Partai Demokrat dan Enembe dari pihak yang mengaku utusan Presiden Joko Widodo.

Ancaman itu terkait penjegalan kasus hukum pada Enembe karena tak mengakomodir permintaan pihak tersebut.

Andi mengungkapkan pihak tersebut meminta jabatan Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang dekat Istana.

Ia tak menyampaikan secara pasti kapan permintaan dan ancaman disampaikan. Tetapi, Andi menegaskan hal itu terjadi sebelum Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Nasional
DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

Nasional
Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Nasional
Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Nasional
KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

Nasional
Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Nasional
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.