Kompas.com - 28/09/2022, 05:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penggugat merupakan Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029.

Mereka menyoal Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang berbunyi:

"Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

Baca juga: Di Balik Tawa Prabowo Ketika Jawab Kemungkinan Jadikan Jokowi Cawapres...

Menurut Sekber, ketentuan tersebut multitafsir. Frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" dianggap tidak tegas dan dapat menimbulkan keragu-raguan serta ketidakpastian hukum.

Dengan adanya ketentuan itu, pemohon bertanya-tanya apakah presiden yang sudah menjabat dua periode boleh mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden atau tidak.

"Pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden," demikian dikutip dari berkas permohonan yang diunggah laman resmi MK RI.

Menurut pemohon, Pasal 169 huruf n UU Pemilu memberikan keraguan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

Ketentuan itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 soal kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28D Ayat (3) konstitusi tentang hak warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Baca juga: Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Oleh karenanya, melalui gugatan ini, Sekber meminta MK:

  1. Menyatakan frasa "presiden dan wakil presiden" dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "pasangan presiden dan wakil presiden yang sama dalam satu masa jabatan yang sama".
  2. Menyatakan frasa "selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama pada jabatan yang sama" Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "berturut-turut".

Alasan

Lebih lanjut, Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029, Ghea Giasty Italiane, menjelaskan bahwa permohonan uji materi yang dilayangkan pihaknya menyoal dua perkara penting.

Pertama, frasa "atau" dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu dianggap memisahkan antara posisi presiden dengan wakil presiden.

Ini berbanding terbalik dengan Pasal 7 UUD 1945 yang memakai frasa "dan", sehingga dapat dimaknai bahwa posisi presiden dan wakil presiden satu paket.

"Hal ini membuktikan bahwa Pasal 169 huruf n ini bertentangan dengan konstitusi kita," kata Ghea kepada Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Pokok kedua, kata Ghea, Pasal 169 huruf n seolah-olah menyatakan bahwa sebelum maupun sesudah 5 tahun, bisa saja seseorang mendaftar sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.

Sementara, Pasal 7 UUD 1945 mengharuskan seorang presiden atau wakil presiden menyelesaikan jabatannya selama 5 tahun, barulah boleh mendaftar lagi sebagai capres atau cawapres.

Ghea berharap, melalui uji materi ini MK dapat memberikan kepastian soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

"(Supaya) ada kepastian hukumnya, jadi agar tidak terus menerus timbul kontroversi," ucap Ghea.

Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi menggelar jumpa pers terkait dukungan Joko Widodo maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di tahun 2024, di Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi menggelar jumpa pers terkait dukungan Joko Widodo maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di tahun 2024, di Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Dukung Jokowi cawapres

Ghea pun tak menampik bahwa pihaknya mendorong pencalonan Presiden Joko Widodo sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Usulan ini diklaim sebagai upaya untuk menghilangkan polarisasi yang telah berlangsung sejak 2014.

"Sudah saatnya masyarakat bersatu tidak terpecah belah lagi," kata Ghea.

Baca juga: Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Selain itu, Ghea menyebut, elektabilitas Jokowi sangat baik. Program kerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga disebut berjalan lancar.

Indikator tersebut, menurut Ghea, terlihat di berbagai bidang. Mulai dari peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, penanganan pandemi Covid-19, hingga program bantuan langsung tunai (BLT).

"Oleh karena itu kami merasa bahwa hanya Pak Jokowi yang nantinya cocok untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.