Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Usulan Capres-Cawapres dari Nasdem dan PKS, Demokrat Minta Usulan soal AHY Dihargai Juga

Kompas.com - 23/09/2022, 12:14 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menghormati pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para calon mitra koalisi untuk menghargai pula pasangan capres-cawapres yang diusulkan Demokrat.

"Kami menghargai dan menghormati independensi mekanisme penentuan capres-cawapres dari tiap parpol sahabat calon mitra koalisi. Harapan kami, begitu pula dengan sikap parpol sahabat calon mitra koalisi terhadap usulan paslon dari kami," ujar Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Herzaky mengakui bahwa Demokrat memang belum memiliki capres-cawapres yang diusulkan secara resmi.

Baca juga: Tak Kunjung Umumkan Koalisi dengan Nasdem-PKS, Demokrat: Perbedaan Tentu Ada

Namun, ada aspirasi yang sangat kuat dari para kader Demokrat agar ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Hanya, belum ada keputusan resmi dari MTP PD selaku badan yang berwenang memutuskan dengan siapa kami berkoalisi dan siapa paslon yang akan kami usung," tuturnya.

Herzaky menjelaskan, Demokrat selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan Nasdem dan PKS.

Bahkan, dikatakan Herzaky makin banyak kesamaan yang dicapai antara Demokrat-Nasdem-PKS.

"Perbedaan pandangan tentu ada. Tetapi, kami lebih fokus pada kesamaan-kesamaan yang kami miliki," kata Herzaky.

Baca juga: PDI-P Ucapkan Selamat atas Rencana Pembentukan Koalisi Demokrat-Nasdem-PKS

Sementara itu, Herzaky turut mengungkapkan perkembangan terkini dari koalisi yang sedang dibangun Demokrat-Nasdem-PKS.

Ia mengatakan, pembahasan selama ini lebih fokus pada rencana program ke depan dan kriteria sosok yang dianggap pas untuk mengorkestrasi visi, misi, program yang ingin mereka wujudkan bersama.

"Untuk capres dan cawapres sendiri, bagi kami selama memenuhi kriteria integritas, kapasitas, elektabilitas, memiliki kesamaan chemistry, dan yang paling penting memiliki semangat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, sangat terbuka dengan nama-nama atau pun usulan dari tiap partai," ujarnya.

Baca juga: PKS Sebut Penjajakan Koalisi bersama Demokrat-Nasdem Masih Bicarakan Figur Cawapres

Sebelumnya, Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam penjajakan koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

“PKS ajukan beberapa nama misalnya Ahmad Heryawan yang berpengalaman sukses memimpin Jawa Barat selama 10 tahun,” kata Kholid pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Atau Irwan Prayitno yang berhasil pimpin Sumatera Barat selama dua periode, atau Hidayat Nur Wahid, tokoh nasional yang memimpin MPR RI sudah tiga periode,” ungkapnya.

Sementara itu, Kholid menyebutkan, Partai Demokrat dan Partai Nasdem juga mengusulkan masing-masing kandidat cawapresnya.

“Tentu kami juga menghormati aspirasi Demokrat yang ajukan AHY atau Nasdem yang ajukan Andika Perkasa atau Khofifah (Indar Parawansa),” kata Kholid.

Diketahui, partai Demokrat, PKS, dan Nasdem belum juga mengumumkan bakal berkoalisi untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com