Kompas.com - 27/09/2022, 10:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 134 triliun.

Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disebut merasa anggaran itu kurang.

Hal itu diketahui dari Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memimpin rapat dengan Menhan dan turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

"Rp 134 triliun," ujar Meutya Hafid saat ditanya perihal anggaran Kemenhan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

Meutya Hafid lalu menjelaskan, Prabowo sempat komplain dengan anggaran pertahanan sebesar Rp 134 triliun.

Oleh karenanya, mereka akan mengagendakan rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Ya tadi kan Pak Prabowo menyampaikan kekurangannya dari segi pertahanan. Sehingga tadi teman-teman sepakat untuk mengagendakan rapat dengan Menkeu," katanya.

Pemanggilan Sri Mulyani diperlukan dalam rangka mendiskusikan bagaimana solusi terhadap anggaran pertahanan.

Baca juga: Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Meutya Hafid menyebut, pihaknya akan mendorong agar ada rapat untuk membahas mengenai anggaran pertahanan dengan Menkeu Sri Mulyani.

Hanya saja, Meutya Hafid belum mengetahui kapan rapat dengan Sri Mulyani bakal dilaksanakan.

"Karena ini kan nanti untuk persetujuan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) 2023," ujar Meutya Hafid.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Tb Hasanuddin mengungkapkan anggaran Rp 134 triliun itu dibagi ke tiga matra TNI, Mabes TNI, dan Kemenhan.

Tb Hasanuddin yang merupakan seorang purnawirawan jenderal bintang 2 TNI, merasa kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) perlu peremajaan. Sehingga diperlukan ada penambahan anggaran.

"Ya karena alutsistanya sudah relatif tua, perlu reorganisir dan sebagainya, termasuk pemeliharaan. Jadi ya memang butuh uang ya. Makanya minimal sesuai dengan janji Presiden, 1,5 persen dari GDP, itu sekitar Rp 225 triliun," ujar Tb Hasanuddin saat ditemui terpisah.

Baca juga: Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.