Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lepas Bantuan Senilai 1 Juta Dollar AS untuk Korban Banjir Pakistan

Kompas.com - 26/09/2022, 13:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melepas keberangkatan pengiriman bantuan Pemerintah Indonesia untuk para korban bencana banjir di Pakistan pada Senin (26/9/2022).

Pada pelepasan yang dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur tersebut, Presiden juga menyampaikan duka cita untuk rakyat Pakistan.

"Pertama-tama, atas nama pribadi dan juga atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pakistan," ujar Jokowi pada Senin siang.

Baca juga: Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Kepala Negara menuturkan, bencana banjir dan tanah longsor di Pakistan menimbulkan dampak yang luas bagi rakyat negara tersebut, mulai dari kerusakan lahan pertanian, kerusakan sekolah, kerusakan rumah, dan juga infrastruktur, serta memaksa kurang lebih 800.000 orang mengungsi.

"Untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Pakistan dan sebagai wujud solidaritas internasional, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa kurang lebih 1 juta dollar AS bantuan dana tunai," kata Jokowi.

"Dan juga bantuan barang-barang yang hari ini segera kita berangkatkan. Yang pertama dua pesawat dan nanti berikutnya, yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan dasar baik itu tenda, pakaian, selimut, kantung tidur, generator, serta obat-obatan dan bahan medis," ujar dia.

Presiden berharap, bantuan yang dikirimkan itu dapat membantu warga di Pakistan sehingga segera dapat pulih dan beraktivitas kembali.

Namun, Jokowi menyebutkan, bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sebatas obat-obatan dan makanan.

"Sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan, kita juga tengah menyiapkan bantuan berupa tenaga kesehatan yang nantinya segera akan dikirimkan untuk memberikan pelayanan medis pada warga Pakistan yang terdampak bencana," kata dia.

Baca juga: Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Pakistan dilanda banjir bandang yang mengerikan dan tak berkesudahan.

Akibat banjir yang terjadi, pada 26 Agustus 2022, Pakistan mengumumkan keadaan darurat nasional setelah hampir 1.000 orang tewas dalam peristiwa terhitung sejak Juni 2022.

Dikutip dari AlJazeera, setidaknya ada lebih dari 30 juta orang terkena dampak dari banjir yang tejadi di negara yang termasuk kawasan Asia Selatan ini.

Dikutip dari IndianaExpress, banjir yang terjadi di Pakistan terjadi akibat musim hujan yang sangat basah pada tahun ini.

Negara ini tengah mengalami musim muson atau musim hujan dengan waktu yang lebih pendek dari India.

Musim muson resmi di Pakistan dimulai pada 1 Juli hingga September. Hujan aktif berlangsung satu setengah bulan pada Juli hingga Agustus.

Sejauh ini, pada musim ini, Pakistan telah menerima 354,3 mm curah hujan.

Jumlah tersebut lebih dari tiga kali lipat curah hujan biasanya, yakni 113,7 mm.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com