Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2022, 12:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menemukan, sebanyak 62,4 persen responden meyakini bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah.

Mereka meyakini, komitmen dari partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi yang sesungguhnya untuk tahun 2024.

Adapun pengumpulan pendapat dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 6-8 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 504 responden dari 34 provinsi diwawancara melalui sambungan telepon.

"Separuh lebih responden, 62,4 persen, menyatakan apa yang dijalin di tataran elite partai politik saat ini berpeluang berubah. Sikap ini menegaskan, publik melihat peta politik masih sangat cair," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (26/9/2022).

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini juga menemukan fakta lain, yaitu 65,2 persen responden meyakini koalisi yang saat ini berada dalam kursi pemerintahan akan berubah pada pemilu 2024.

Sementara sebanyak 22,2 persen responden meyakini koalisi tetap sama, dan 12,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Setidaknya sampai saat ini, ada dua komitmen koalisi yang sudah dibangun elit parpol. Pada 4 Juni 2022, terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Kemudian, pada 13 Agustus 2022, komitmen koalisi juga terbentuk antara Gerindra dan PKB dengan menandatangani piagam deklarasi koalisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di mata publik, komitmen koalisi ini belum ditangkap bahwa koalisi partai politik sudah final. Keraguan ini bahkan disampaikan responden pemilih dari partai-partai yang sudah memberi sinyal terkait koalisi itu," ujar Yohan Wahyu.

Baca juga: Demokrat: Koalisi yang Kami Bangun Harus Jadi Pemenang di Pemilu 2024

Masih ragu-ragunya responden terhadap koalisi parpol terjadi karena pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden masih lama, yaitu baru dibuka akhir Oktober 2023.

Menurut Yohan, pengalaman koalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi cerminan. Kala itu, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran.

"Durasi yang relatif masih lama inilah yang membuat sebagian besar responden melihat upaya-upaya membangun koalisi sejauh ini tidak menjamin menjadi gambaran final koalisi," katanya.

Temuan lainnya adalah 76,9 persen responden menyebut, pilihan untuk berkoalisi bagi parpol selama ini lebih banyak mencerminkan aspirasi elite partai. Sisanya, sebanyak 13,7 persen responden menyebut mencerminkan aspirasi pemilih, dan 9,4 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-PKS Alot Tentukan Cawapres, Demokrat Minta Usulannya Dihargai

Secara proporsi, penilaian secara kritis terhadap proses koalisi partai politik ini lebih banyak terlihat dari kalangan responden dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Dari kelompok ini, 90,8 persen menempatkan proses koalisi sebagai wujud aspirasi elite semata, bukan pemilih.

Sementara itu, kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah proporsi responden yang pesimistis masih di bawah kelompok responden berpendidikan tinggi.

Sebanyak 85,3 persen responden berpendidikan menengah melihat koalisi hanya menampung aspirasi kepentingan elite partai. Sedangkan 67,9 persen responden berpendidikan dasar memandang koalisi lebih mengutamakan kepentingan elite partai.

"Sebanyak 76,9 persen responden pesimistis memandang koalisi ini, sehingga mereka lebih melihat penentuan koalisi berbanding lurus dengan kepentingan elite, serta berbanding terbalik dengan kepentingan pemilih," kata Yohan Wahyu.

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com