Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Kompas.com - 25/09/2022, 19:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio curiga nama Joko Widodo (Jokowi) akan kembali muncul sebagai nama calon presiden (capres) yang paling diharapkan rakyat di Musyawarah Rakyat (Musra) II, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (2/10/2022) mendatang.

Diketahui, pada hasil Musra I di Bandung, Jawa Barat, pada akhir Agustus 2022, Jokowi menjadi capres harapan rakyat yang paling unggul.

"Marilah kita clear-kan, to be honest, to the point lah. Sudah, Musyawarah Rakyat ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang ingin Jokowi lagi," ujar Hendri dalam acara diskusi Total Politik di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Relawan Gelar Musra II Awal Oktober, Akankah Jokowi Kembali Hadir?

Hendri menyebut masih ada relawan Jokowi lain yang juga ingin mendapat jabatan sebagai wakil menteri.

Menurutnya, saat ini sudah ada satu relawan Jokowi yang menjadi wakil menteri. Sehingga, jika Jokowi menjadi Presiden tiga periode, maka relawannya itu akan mendapat posisi strategis lagi.

"Jadi Musyawarah Rakyat ini bukan lagi mencari pemimpin. Ini sudah pasti hasilnya ujungnya Jokowi. Enggak mungkin hasilnya orang lain. Pasti Jokowi. Enggak mungkin kemudian tiba-tiba hasilnya Anies Baswedan atau Puan Maharani," tuturnya.

Sehingga, kata Hendri, apabila pada hasil Musra II di Makassar nanti nama yang keluar sebagai capres yang paling diharapkan rakyat adalah Jusuf Kalla, maka Musra akan berhenti dan tidak dilanjutkan lagi lantaran bukan nama Jokowi yang keluar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengaku sudah curiga dengan Musra sejak pertama kali didirikan.

Baca juga: Jokowi Capres Paling Diharapkan di Musra, Panitia: Itu Baru di Jabar

Pasalnya, Musra diprakarsai oleh para relawan Jokowi.

"Musra kami pikir mau ada ke-2, ke-3, kami positive thinking kita akan dukung selama itu menguatkan demokrasi. Jadi kalau Musra ini makin ke sana menguatkan demokrasi, tentu ini baik. Apalagi kita ada pesta rakyat di 2024," kata Irwan.

"Tapi kemudian kalau ada arah Musra itu untuk konsolidasi 3 periode, tentu kita akan menolak. Karena sejak awal kita katakan periode 3 kekuasan tentu melanggar konstitusi," sambungnya.

Irwan menekankan durasi kekuasaan memimpin negara harus dikuasai, hanya sebanyak dua periode.

Dengan demikian, seharusnya masa tugas Jokowi sebagai Presiden akan berakhir di tahun 2024 nanti.

Menanggapi kecurigaan-kecurigaan tersebut, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus menekankan bahwa hasil Musra I di Bandung adalah murni suara rakyat di Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

Dia tidak bisa menjamin apakah nama Jokowi tidak dimunculkan di Musra II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com