Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Kompas.com - 25/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024.

Jokowi sejak beberapa bulan lalu, menekankan kepada barisan relawannya untuk tidak buru-buru alias "ojo kesusu."

Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP.

Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi King Maker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain.

Sikap pertama, yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP, akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya.

Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak pandora milik Jokowi.

Foto stok: Ganjar Pranowo - Puan MaharaniKOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Foto stok: Ganjar Pranowo - Puan Maharani
Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan, atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan, katakanlah misalnya Ganjar Pranowo. Begitu pula sebaliknya.

Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu, berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan berisiko memecah loyalitas di dalam PDIP.

Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak pandora pilihan politik Megawati.

Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya.

Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo.

Namun pelan-pelan exit strategy sudah mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi politik ke beberapa pihak, untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain.

Saya menduga, Megawati akan menggunakan beberapa langkah untuk keluar dari kebuntuan ini tentu guna mendapatkan pihak ketiga atau aliansi politik.

Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua, untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan, yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya.

Dan ketiga, tentu untuk meng-endorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi meng-endorse-nya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com