Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Majelis Angka (MA): Ketika Ketok Palu Bernilai Dollar

Kompas.com - 24/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tanah subur tapi hidup tak makmur

Di neg'riku Indonesia
Tambang emas, intan permata
Tapi entah siapa yang punya
Kerja berat, peras k'ringat, banting tulang
Pontang-panting dari berdiri sampai nungging
Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?
Apa harus budi daya kalajengking?

Pujino, sang penulis lirik lagu “Kalajengking” ini sepertinya tidak ingin bercanda tentang negerinya yang gemah ripah loh jinawi ini.

Bisa jadi Pujiono ingin “menggugat” betapa karunia yang dipunyai bangsanya ini bisa hilang dan lenyap ketika keadilan menjadi komoditi berharga mahal.

Bicara mengenai keadilan dari dulu hingga sekarang, seperti mencari sebatang jarum di tengah luasnya gurun pasir. Muskil untuk menemukannya walau menggunakan alat detektor logam secanggih apapun.

Kalau pun sanggup dengan dipaksakan, harus terpaksa rental daripada beli alat detektor logam berharga mahal.

Usai saya menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 1992 silam, orangtua saya yang hanya berpendidikan sekolah menengah dan pensiunan bintara TNI-AD begitu bungah.

Dianggapnya sang putranya sebentar lagi menjadi pengacara kondang, bermobil mewah, wangi dan tajir melintir.

Tamatan Hukum UI, sejak dulu hingga kini dinilai masyarakat kebanyakan sangat piawai dalam mempertahankan dalil-dalil hukum di pengadilan.

Dengan mengenakan dasi, walau baru saya pasang di toilet pengadilan, saya merasa siap menghadapi pengacara yang menjadi lawan klien saya.

Saya pertahankan habis-habisan dalil hukum untuk membela klien. Saya begitu terperangah, ketika hakim pengadilan negeri menyatakan klien yang saya bela harus kalah.

Saya malu untuk pulang ke kantor. Terbayang wajah bos saya yang akan marah “besar” karena saya takluk melawan pengacara “unyu-unyu” lulusan kampus tidak ternama.

Begitu saya paparkan kekalahan klien, bos saya hanya senyum-senyum simpul. Dia tertawa lebar sembari menjabat tangan saya.

Dia bilang: “vonis hakim sudah kita atur dan kita harus kalah demi uang”.

Saya merasa terpuruk ketika itu. Saya yang datang ke pengadilan menggunakan bus umum Metromini harus kalah melawan pengacara lawan yang datang ke pengadilan dengan mobil mewah. Itu pun petugas pengadilan yang membukakan pintu kendaraannya. Edan!

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com