Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Tuntutan Demonstran Aksi Tolak Harga BBM Naik Diperhatikan Pemerintah

Kompas.com - 23/09/2022, 18:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat (23/9/2022).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan-tuntutan yang disuarakan massa aksi demonstrasi tersebut.

Baca juga: Demo di Patung Kuda, Massa Aksi 2309 Tuntut Penurunan Harga BBM dan Bahan Pokok

"Tentunya nanti ada petugas atau staf yang menangani, bisa dari jajaran Kepala Staf Kepresidenan di bawah Pak Moeldoko, bisa yang lainnya, dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian dari kita semua," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Heru menilai aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar dilakukan karena merupakan bagian dari demokrasi.

Baca juga: Jokowi di Bogor Saat Ada Demo BBM, Istana Janji Terima Perwakilan Demonstran

Dia pun meyakini para pengunjuk rasa sudah memahami aturan-aturan terkait unjuk rasa.

"Ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan, menyuarakan demokrasi ya. Wajar saja. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan, ada izinnya, dan lain-lain. Pasti mereka-mereka sudah paham," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heru menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tengah berkantor di Istana Bogor pada Jumat ini.

Menurutnya, hal tersebut sudah terjadwal sebelumnya dan bukan upaya menghindari unjuk rasa penyampaian aspirasi.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa Aksi 2309: Kami Memerangi Kezaliman

"Oh enggak, enggak. Minggu lalu itu, bahkan 10 hari yang lalu terjadwal beliau itu sudah di Bogor per hari ini," ungkapnya.

"Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu di Bogor. Senin sampai Kamis beliau di Jakarta, hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor," tambah Heru.

Diberitakan sebelumnya, massa aksi dari gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal melangsungkan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Menaker: BSU Jadi Wujud Hadirnya Negara Atasi Kenaikan Harga BBM

Kegiatan demonstrasi bertajuk "Aksi 2309" itu menurut digelar pada Jumat siang ini di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana aksi demonstrasi itu.

"Sudah waktu hari Senin dikirim oleh korlap ke Polda Metro Jaya," ujar Slamet, Kamis (22/9/2022).

Menurut Slamet, aksi demonstrasi menuntut penolakan kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai kelompok.

Baca juga: 3.800 Personel Gabungan Siap Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com