Istana Pastikan Tuntutan Demonstran Aksi Tolak Harga BBM Naik Diperhatikan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat (23/9/2022).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan-tuntutan yang disuarakan massa aksi demonstrasi tersebut.

Baca juga: Demo di Patung Kuda, Massa Aksi 2309 Tuntut Penurunan Harga BBM dan Bahan Pokok

"Tentunya nanti ada petugas atau staf yang menangani, bisa dari jajaran Kepala Staf Kepresidenan di bawah Pak Moeldoko, bisa yang lainnya, dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian dari kita semua," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat.

Heru menilai aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar dilakukan karena merupakan bagian dari demokrasi.

Baca juga: Jokowi di Bogor Saat Ada Demo BBM, Istana Janji Terima Perwakilan Demonstran

Dia pun meyakini para pengunjuk rasa sudah memahami aturan-aturan terkait unjuk rasa.

"Ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan, menyuarakan demokrasi ya. Wajar saja. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan, ada izinnya, dan lain-lain. Pasti mereka-mereka sudah paham," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heru menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tengah berkantor di Istana Bogor pada Jumat ini.

Menurutnya, hal tersebut sudah terjadwal sebelumnya dan bukan upaya menghindari unjuk rasa penyampaian aspirasi.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa Aksi 2309: Kami Memerangi Kezaliman

"Oh enggak, enggak. Minggu lalu itu, bahkan 10 hari yang lalu terjadwal beliau itu sudah di Bogor per hari ini," ungkapnya.

"Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu di Bogor. Senin sampai Kamis beliau di Jakarta, hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor," tambah Heru.

Diberitakan sebelumnya, massa aksi dari gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) bakal melangsungkan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Menaker: BSU Jadi Wujud Hadirnya Negara Atasi Kenaikan Harga BBM

Kegiatan demonstrasi bertajuk "Aksi 2309" itu menurut digelar pada Jumat siang ini di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait rencana aksi demonstrasi itu.

"Sudah waktu hari Senin dikirim oleh korlap ke Polda Metro Jaya," ujar Slamet, Kamis (22/9/2022).

Menurut Slamet, aksi demonstrasi menuntut penolakan kenaikan harga BBM ini akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai kelompok.

Baca juga: 3.800 Personel Gabungan Siap Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda

Adapun Aksi 2309 yang akan digelar oleh GNPR merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi sebelumnya pada 12 September 2022 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah resmi menaikan harga tiga jenis BBM, yakni pertalite, pertamax dan solar bersubsidi mulai Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Baca juga: Ada Demo Kenaikan BBM, Jalan di Sekitar Istana Negara dan Monas Ditutup

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.