Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem Dinilai Harus Mundur dari Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 23/09/2022, 15:04 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, Partai Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo jika kelak berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024.

Sebabnya, Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Jika berkongsi dengan oposisi, menurut Pangi, secara etika politik, Nasdem harus menarik diri dari kabinet Jokowi.

"Nasdem hari ini juga kesulitan mungkin untuk cepat memutuskan capres definitifnya mungkin ya karena Partai Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Pangi berpendapat, situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Partai besutan Surya Paloh tersebut dinilai belum sanggup menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, sedikit banyak, langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Posisi Nasdem, menurut Pangi, sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai itu tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Padahal, Demokrat dan PKS merupakan partai pengikut yang menanti keputusan Nasdem.

"Sebenarnya poros koalisi ini juru kuncinya ada pada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menurut saya jalan dan ikut saja," ucap Pangi.

Meski sulit, Pangi menyebut, Nasdem tetap berpeluang besar berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar partai tersebut untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil partai yang mengusung jargon restorasi Indonesia itu dapat mengusung pencalonan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Oleh karenanya, yang paling masuk akal bagi Nasdem adalah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencapresan Anies.

Namun, karena sulitnya posisi politik Nasdem saat ini, Pangi memprediksi, Surya Paloh bakal menentukan keputusan soal koalisi pada detik-detik terakhir pencapresan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com