Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Fasilitasi Figur Non-Partai untuk Ikut Pilpres

Kompas.com - 23/09/2022, 02:32 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya menjadi wadah untuk figur non-partai politik (parpol) agar bisa mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyebutkan, Partai Nasdem ingin berkoalisi dengan parpol yang memiliki pandangan sama.

“Dalam kontestasi Pilpres, Nasdem harus tampil memfasilitasi orang-orang non partai untuk maju,” tutur Ali pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

“Kita pun berharap partai yang akan kita ajak berkoalisi bersama memiliki pandangan yang sama,” ucapnya.

Baca juga: PKS Sebut Anies Capres Terkuat dalam Pembahasan bersama Partai Nasdem dan Demokrat

Ia menjelaskan, semangat itu selalu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada para kadernya.

“Pak Surya mengajari kami, partai hanya satu wadah yang tujuannya membawa aspirasi masyarakat, bukan aspirasi kader,” sebut dia.

Ali menyampaikan, semangat tersebut terepresentasi dari tiga kandidat calon presiden (capres) Partai Nasdem yang dimunculkan saat rapat kerja nasional (rakernas) beberapa waktu lalu.

Ketiganya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Hasil Rakernas itu tidak ada (kandidat capres) dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem tidak pernah berpikir untuk me-Nasdem-kan siapa pun capres yang kita usung,” ujarnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies

Diketahui saat ini Partai Nasdem membangun komunikasi politik secara intensif bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Namun ketiganya belum menemukan titik temu untuk membangun koalisi guna menghadapi Pemilu 2024.

Jika koalisi tersebut terbentuk, kemungkinan figur yang bakal diusung menjadi capres-cawapres adalah Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan wacana itu sangat mungkin terjadi.

Pasalnya Anies dan AHY dianggap tokoh yang merepresentasikan semangat Partai Demokrat untuk Pemilu 2024 yakni perubahan dan perbaikan.

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan wacana menduetkan dua figur tersebut memang santer terdengar di internal partai.

Namun, pihaknya masih harus mendiskusikan beberapa hal sebelum menyetujui pengusungan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com