Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kerukunan dan Persatuan Harus Dirawat, Jangan Sampai Terpecah Belah

Kompas.com - 22/09/2022, 15:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, kerukunan dan persatuan di antara bangsa Indonesia yang beragam harus terus dirawat supaya tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menghadiri peringatan kelahiran Nabi Agung Kongzi ke-2573 di Pontianak, Kamis (22/9/2022).

"Dengan pesatnya kemajuan teknologi, dunia berubah secara cepat, masa depan semakin sulit kita predieksi, ancaman berevolusi menjadi nontradisional. Maka kerukunan dan persatuan dalam keberagaman harus terus kita rawat jangan sampai terpecah belah," kata Ma'ruf, Kamis.

Baca juga: Dugaan Kakak Asuh Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J, Polri: Belum Terinformasi

Dia menuturkan, beberapa studi menyebutkan bahwa keberagaman adalah tantangan untuk mewujudkan demokrasi dan dapat memperberat tantangan saat negara menghadapi krisis.

Namun, menurut Ma'ruf, sejarah telah menujukkan bahwa keberagaman bangsa Indonesia adalah sebuah kekayaan dan anugerah yang membawa banyak kebaikan.

Ia mencontohkan, pada pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia justru bersolidaritas dengan memberikan donasi di mana 8 dari 10 orang Indonesia tetap berdonasi meski diterpa krisis.

Baca juga: Jet Pribadi yang Diduga Dipakai Brigjen Hendra Disebut Milik Bandar Judi, Terdaftar di San Marino

"Keberhasilan bangsa kita mengelola keberagaman sehingga menjadi pondasi yang solid bagi toleransi kerja sama dan kerukunan masy telah mendapat apresiasi dan pengakuan dari negara-negara lain," kata Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf menegaskan hal itu bukan berarti tugas sudah selesai.

Ia mengatakan, bangsa Indonesia kini harus bekerja untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan dengan berpijak pada perdamaian dan stabilitas.

"Maka saya tidak jemu-jemu mengingatkan bahwa tugas kita adalah merawat harmoni dan persaudaraan adalah tugas kita bersama," kata dia.

"Kita tidak boleh lengah terhadap potensi-potensi konflik yang pasti hanya akan membawa kerugian dan kemunduran," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com