Tito Sebut DPR Bisa Panggil Pj Kepala Daerah yang Dinilai Bertindak Sewenang-wenang

Kompas.com - 21/09/2022, 18:49 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Komisi II DPR bisa melakukan pemanggilan pada penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai bertindak sewenang-wenang.

Sebab, penjabat dipilih oleh Presiden melalui Kemendagri yang merupakan lembaga eksekutif. Sehingga DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjabat kepala daerah.

“Jadi teman-teman Komisi II sampaikan ke Kemendagri untuk dihadirkan. Saya enggak keberatan,” sebut Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Beri Kewenangan Bebas untuk Penjabat Mutasi ASN

Ia menegaskan, tak akan melindungi para penjabat yang dinilai bertindak di luar batasan.

Tito menambahkan, DPR boleh meminta agar penjabat dihadirkan untuk diperiksa jika tak percaya dengan pengawasan Kemendagri.

“Kami enggak akan lindungi kalau melalukan (tindakan) sewenang-wenang. Kalau enggak puas dengan pengawasan di Kemendagri,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5492/SJ.

SE ini menjadi polemik karena dianggap memberikan kewenangan pelaksana tugas (Plt), penjabat, dan penjabat sementara (Pjs) melakukan pemecatan dan mutasi Aparat Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, Tito menjelaskan, SE itu tak memberikan kewenangan tanpa batas untuk para penjabat.

Sebaliknya, para penjabat justru hanya diperbolehkan melakukan pemecatan pada ASN yang terlibat perkara hukum atau melanggar kedisiplinan.

“Yaitu (ASN yang bisa diberhentikan penjabat) yang sudah terkena masalah hukum, sudah ditahan, itu harus diberhentikan. Kalau nunggu (izin) kita (Kemendagri) panjang,” paparnya.

Baca juga: Mendagri Izinkan Penjabat Kepala Daerah Lakukan Mutasi

Terkait dengan mutasi, Tito menerangkan, para penjabat tak perlu menunggu izin dikeluarkan oleh Kemendagri.

Sebab. nantinya proses administrasi mutasi ASN mesti melalui Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi sekadar tanda tangan persetujuan mutasi daerah, enggak perlu ke saya, karena nanti akan numpuk. Kami ingin berikan pelayanan fleksibel dan lincah,” pungkasnya.

Diketahui Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta agar SE Mendagri itu dicabut.

Baca juga: Mendagri Diminta Cabut SE yang Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN

Ia khawatir surat itu bakal dipakai para penjabat untuk bertindak sewenang-wenang memecat atau memutasi ASN.

Saat juga meragukan proses pengawasan Mendagri karena mesti mengawal kebijakan ratusan penjabat yang menggantikan kepala daerah definitif.

“Dia (pejabat sementara) akan menyalahgunakan SE Mendagri untuk kepentingan politiknya, akan bertindak sewenang-wenang terhadap ASN karena tidak perlu izin tertulis,” tutur Saan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Nasional
Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Nasional
Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Nasional
Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Nasional
Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Nasional
Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Pengamat: “Banyolan” Politik

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Pengamat: “Banyolan” Politik

Nasional
BNPT Ungkap Alasan Pelaku Bom Bunuh Diri Incar Polsek Astanaanyar

BNPT Ungkap Alasan Pelaku Bom Bunuh Diri Incar Polsek Astanaanyar

Nasional
Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Moeldoko: Aktivitas yang Merugikan Semua

Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Moeldoko: Aktivitas yang Merugikan Semua

Nasional
KSAD Pastikan Mental Prajurit Kostrad yang Diduga Diperkosa Oknum Paspampres Dipulihkan

KSAD Pastikan Mental Prajurit Kostrad yang Diduga Diperkosa Oknum Paspampres Dipulihkan

Nasional
Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Dianggap Kampanye di Aceh

Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Dianggap Kampanye di Aceh

Nasional
Aksi Terorisme Marak Terjadi Jelang Natal dan Tahun Baru, Mengapa?

Aksi Terorisme Marak Terjadi Jelang Natal dan Tahun Baru, Mengapa?

Nasional
Sambo Ungkap Percakapan dengan Putri soal Kejadian di Magelang: Yosua Kurang Ajar Masuk Kamar

Sambo Ungkap Percakapan dengan Putri soal Kejadian di Magelang: Yosua Kurang Ajar Masuk Kamar

Nasional
Pemerintah Pastikan Tanggung Biaya Perawatan Korban Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Pemerintah Pastikan Tanggung Biaya Perawatan Korban Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.