JAKARTA, KOMPAS.com - Sekumpulan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.
Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR. Mereka mengaku telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan "karpet merah" untuk Puan Maharani menuju pencapresan.
Kelompok itu menamakan diri mereka "Dewan Kolonel".
Dari kelompok tersebut, Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda-kuda beserta prajurit hingga jenderal yang menyertainya.
Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil
Terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya, anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.
"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Terbentuknya Dewan Kolonel membuat Puan Maharani kini memiliki dua tim.
Sebelumnya, Puan juga disebut memiliki tim advance yang bertugas mempersiapkan safari politiknya ke partai politik.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Baca juga: Saat Mahasiswa Rayakan Ulang Tahun Puan di Tengah Jalan Sambil Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Bambang Pacul menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.
"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal, terutama untuk mencocokkan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Lantas, bagaimana dengan Dewan Kolonel? Berikut penjelasannya.
Layaknya organisasi, pasti Dewan Kolonel memiliki pencetus atau pengusulnya.
Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel.
Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya.
"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalulah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang.
Mulanya, anggota hanya berisikan enam orang, tetapi berkembang seiring waktu berjalan.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," ungkapnya.
Namun, Johan Budi tak memerinci enam anggota Dewan Kolonel yang lainnya.
Ia lantas menyebutkan bahwa Dewan Kolonel memiliki jenderal, yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Pacul.
Baca juga: Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Sudah Disetujui Puan, Anggotanya 12 Orang
Keseriusan Dewan Kolonel semakin terlihat usai pihak yang didukung, yaitu Puan Maharani, terang-terangan menyetujui terbentuknya kelompok tersebut.
Johan Budi mengaku, Puan Maharani sudah menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel beserta anggota yang ikut di dalamnya.
"Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Johan.
Johan Budi menjelaskan, berbagai persiapan juga telah dilakukan Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan.
Salah satunya membentuk posko yang akan digunakan sebagai tempat rapat dan berdiskusi para anggota Dewan Kolonel.
Namun, Johan Budi tak menginformasikan di mana letak posko yang dimaksud.
"Ada (posko), aku belum pernah ke sana, tapi sudah ada. Saya belum pernah ke situ, belum dipakai rapat juga. Ada sebulan yang lalu," tuturnya.
Baca juga: PDI-P Targetkan Hattrick, Puan Maharani Harap Tak Ada Lagi Jeruk Makan Jeruk pada Pemilu 2024
Sementara itu, sebelumnya Trimedya mengungkapkan tujuan dibentuknya Dewan Kolonel.
Ia mengutip pernyataan Bambang Pacul, di mana Dewan Kolonel layaknya sekelompok bertugas menaikkan citra Puan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mereka yang menjadi anggota kelompok dinilai perlu menjalankan tugas meningkatkan citra Puan Maharani, bahkan hingga ke daerah pemilihan (dapil).
"Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan di dapil juga," kata Trimedya.
"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.
Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil
Anggota Komisi III DPR itu juga buka-bukaan soal tugasnya sebagai Koordinator Dewan Kolonel.
Trimedya mengatakan, tugas sebagai koordinator adalah berkaitan dengan hasil survei elektabilitas ataupun popularitas Puan Maharani.
"Saya hanya membuat bagaimana survei Mbak Puan naik terus," ujar Trimedya.
Kendati demikian, Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel tetap menghormati keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pengusungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) untuk 2024.
Johan Budi menuturkan, untuk itu, Dewan Kolonel hanya bertugas menyiapkan Puan apabila kelak diusung Megawati sebagai capres.
"Pokoknya, Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pada akhirnya Megawati tak menunjuk Puan Maharani sebagai capres, Dewan Kolonel pun tetap bersikap hormat.
Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel akan tegak lurus pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.