Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Terpojok, Diminta Elite Parpol agar Tak Buat Gaduh Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 20/09/2022, 07:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

“Komitmen untuk tidak terpolarisasi dalam politik sara itu malah hal yang penting,” ujar Nurul Arifin.

Hal senada juga disampaikan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menyatakan, hendaknya elite politik tetap menciptakan suasana kondusif jelang Pemilu 2024.

"Nah saya sih berharap termasuk elite tokoh-tokoh politik kita, termasuk Pak SBY juga jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti justru mengundang keterbelahan atau perpecahan karena dugannya kan itu masih praduga praduga apa sih yang dikondisikan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

PKB

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyarankan SBY mengungkapkan sosok yang bakal membuat kecurangan pada Pemilu 2024.

Pasalnya, ia meyakini bahwa tidak ada satu pun pihak yang menginginkan pemilu berjalan tidak jujur dan adil.

"Oleh sebab itu, agar lebih baik diungkap ini aktornya ini aktor partai, di luar partai, atau kelompok apa. Karena setahu saya partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)" kata Jazilul saat dihubungi, Senin.

Kendati demikian, ia meyakini bahwa SBY tidak mungkin menyatakan hal tersebut tanpa dasar.

Jazilul berpendapat, SBY tidak main-main saat menyampaikan dugaannya tersebut.

"Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil. Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.

Baca juga: SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

PDI-P

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta SBY untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sebab, Hasto menilai pernyataan tersebut cenderung memfitnah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).

Hasto berharap, SBY memiliki sikap kenegarawan dengan melaporkan apa yang telah disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada aparat penegak hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: Golkar Harap SBY Tak Ciptakan Isu Undang Keterbelahan Jelang Pemilu 2024

Tanggapan KPU

Pernyataan SBY itu tentu sampai ke telinga para Komisioner KPU.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com