Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada yang Jegal Anies Jadi Capres, PDI-P: Enggak Perlu Dijegal, Lihat Prestasinya

Kompas.com - 18/09/2022, 15:56 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merespons isu yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pihak yang disebut dengan istilah "genderuwo" atau "invisible hand" yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, tidak perlu pihak-pihak untuk menjegal Anies Baswedan untuk bisa maju dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Hasto berpandangan, masyarakat bisa melihat rekam jejak Anies termasuk janji kampanye saat memimpin Ibu Kota Jakarta untuk menentukan pilihan.

"Enggak perlu dijegal. Mengapa? Ya kita lihat prestasinya saja," ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).

Baca juga: Tiga King Maker Turun Gunung, Mungkinkah Duet Anies-AHY Terwujud?

Hasto menantang pihak-pihak yang menduga ada penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk melakukan riset secara objektif terkait kinerjanya selama memimpin DKI Jakarta.

Misalnya, kata dia, apa yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan termasuk saat debat calon Gubernur di daftar lalu di sampaikan progres pencapainnya agar lebih fair.

Kedua, lanjut Hasto, tampilkan seluruh total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI selama Anies Baswedan jadi Gubernur dan apa dampaknya bagi kemajuan Jakarta.

"Ketiga di saat bersamaan dibandingkan secara kuantitatif, kinerja Pak Jokowi-Ahok hingga Pak Ahok dengan Djarot. Lalu di-crosscheck dengan anggaran yang dikeluarkan, bandingkan dengan outcomes-nya," papar Hasto.

Baca juga: Respons Anies soal Isu Ada Invisible Hand yang Menjegalnya Jadi Capres

"Kemudian, terhadap persoalan dasar warga Jakarta, banjir, kumuh, kemacetan, ketersediaan air bersih, adanya taman kota, kebersihan lingkungan, bandingkan saja dengan apa yang dilakuka Pak Jokowi," tuturnya.

Hasto pun meminta semua pihak berpolitik dengan cara yang bijaksana sebagai bentuk kemajuan peradaban demokrasi di Tanah Air.

Jika kepala daerah bekerja dengan baik, maka hasilnya dapat ditampilkan kepada publik untuk menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain.

Namun, jika kepala daerah tidak dapat bekerja secara baik jangan mengeluarkan diksi-diksi seperti jegal-menjegal yang tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.

Baca juga: Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, Invisible Hand yang Jegal Anies Jadi Capres

"Sehingga kita ini berpolitik dengan fair, berpolitik ini dengan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik yang baik untuk rakyat," kata Hasto.

"Sehingga jegal-menjegal menurut saya suatu diksi yang sangat-sangat tidak pantas, karena partai polilik ini dewasa dan partai politik ingin menang tapi dengan cara-cara yang keadaban," ucapnya.

Adapun isu soal penjegalan Anies itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman selepas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com