Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Buruh Digelar pada 4 Oktober, Suarakan 3 Tuntutan ke Jokowi

Kompas.com - 17/09/2022, 14:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh bersama sejumlah konfederasi buruh akan menggelar demonstrasi serempak di 34 provinsi di Indonesia.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan menyuarakan tiga tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Aksi akan dilakukan di tingkat nasional serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022," kata Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Peringati Setahun Kemenangan atas Gugatan Hak Udara Bersih, Koalisi Ibu Kota Demo di Balai Kota DKI

Said mengatakan, peserta aksi akan terdiri dari puluhan ribu buruh petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, hingga pekerja informal.

Aksi akan tersebar di berbagai wilayah di 34 provinsi. Menurut dia, untuk aksi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) akan dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta.

"Untuk di Istana aksi akan diikuti kurang lebih 5.000 sampai 7.000 orang se-Jabodetabek. Aksi ini diorganisasir oleh Partai Buruh dan elemen-elemen kelas pekerja yang ada di dalamnya," ucap dia,

Adapun tiga tuntutan yang disampaikan yaknia menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dan meminta kenaikan upah minimum di tahun 2023 sebesar 13 persen.

Said menilai, saat ini harga minyak dunia sudah turun, sehingga Presiden RI Joko Widodo sedianya kembali menurunkan harga BBM.

"Dengan turunnya harga minyak dunia menuju level 80-an dollar per barel, tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan kenaikan harga minyak," kata dia.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Minta Bertemu Presiden Jokowi

Selain itu, menurut Said, daya beli masyarakat kelas pekerja saat ini menurun.

Menurut dia, bantuan dari pemerintah, seperti BLT tidak berdampak besar ke masyarakat pekerja kelas menengah ke bawah.

"BLT yang 150.000 atau 600.000 per empat bulan itu hanya gula-gula dan tidak ada manfaat," kata dia.

Said mengatakan, jika pemerintah mengabaikan aksi serentak yang digelar pada 4 Oktober 2022, para peserta aksi akan melakukan mogok nasional di akhir November atau awal Desember mendatang.

Menurut dia, sebanyak 3 juga hingga 5 juta massa buruh akan turun ke jalan melakukan aksi.

"(Jika aksi 4 Oktober) tidak digubris pemerintah. Bisa dipastikan pada akhir November atau awal Desamber 2022 Partai Buruh bersama 60 konferedrasi serikat buruh tingkat nasional, serikat petani Indonesia akan menggelar mogok nasional, stop produksi," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com