Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/09/2022, 12:34 WIB

KOMPAS.com - Dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang berkualitas, Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi dan otoritasnya melalui penguatan kapasitas analis kebijakan di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya LAN sebagai Pusat Studi Kebijakan Eastern Regional Organization For Public Administration (EROPA) sejak 2018.

Adapun peran LAN untuk EROPA, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pusaka) Yogi Suwarsono, PhD dalam 2022 EROPA Conference yang bertajuk “Governance and Public Administration in Covid-19 Pandemic: Learning, Innovation and Reform in Managing Global Changes”.

Gelaran tersebut dihadiri oleh negara-negara anggota EROPA yang meliputi Asia Tenggara dan sebagian dari Afrika dengan Nepal sebagai tuan rumah.

Yogi mengatakan, LAN sebagai pusat studi kebijakan EROPA dituntut untuk bertindak sebagai katalisator dalam melaksanakan kegiatan khusus untuk memperkuat peran analis kebijakan di lembaga pemerintahan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas ASN, LAN Gelar Advokasi Corporate University hingga Sosialisasi Kebijakan Orientasi PPPK

Dalam menjalankan perannya, sambung Yogi, LAN juga terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui proses perumusan kebijakan berbasis bukti. Upaya ini dilakukan untuk terus memperkuat komitmen internal dalam memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia.

“Beberapa inovasi telah dilakukan LAN, terutama saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang didominasi oleh jabatan analis kebijakan,” ujar Yogi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/9/2022).

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pusaka) Yogi Suwarsono, PhD dalam 2022 EROPA Conference yang bertajuk ?Governance and Public Administration in Covid-19 Pandemic: Learning, Innovation and Reform in Managing Global Changes?.Dok. LAN Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Pusaka) Yogi Suwarsono, PhD dalam 2022 EROPA Conference yang bertajuk ?Governance and Public Administration in Covid-19 Pandemic: Learning, Innovation and Reform in Managing Global Changes?.

Lebih lanjut, Yogi memaparkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan LAN sebagai pusat studi kebijakan EROPA. Pertama, menyelenggarakan Virtual Public Lecture (VPL) yang merupakan forum pembelajaran bagi analis kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pengetahuan dan keilmuan bidang kebijakan publik.

Kedua, membuat advokasi kebijakan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan institusi daerah untuk mencegah adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, memberikan penghargaan bagi analis kebijakan lewat gelaran AKuI Award. Gelaran ini merupakan bentuk apresiasi LAN terhadap kinerja analis kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca juga: Peringati Hari Jadi Ke-65, LAN Berikan Apresiasi “LAN Award” Kepada Stakeholder

Dengan penghargaan tersebut, pihak LAN berharap, seluruh analis kebijakan di kementerian, lembaga, dan daerah, dapat terdorong untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya.

Keempat, merumuskan pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK) sebagai tolok ukur kualitas kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah sekaligus untuk mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. IKK juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian indeks Reformasi Birokrasi Nasional.

Kelima, mengadakan forum Komunikasi dan Media Pembinaan Analis Kebijakan. Forum ini mewadahi para analis kebijakan untuk saling bertukar informasi dan membangun kolaborasi untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalitas.

“Melalui berbagai inovasi yang telah dilakukan sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan, kami harap, LAN dapat meningkatkan kompetensi analis kebijakan dan memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia secara simultan,” ujar Yogi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Apa itu PPATK?
Apa itu PPATK?
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah LSM Kirim 'Amicus Curiae' ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Sejumlah LSM Kirim "Amicus Curiae" ke Pengadilan, LPSK Merasa Lebih Pede Perjuangkan Vonis Ringan Eliezer

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Pemerintah Tak Akan Campur Tangan dalam Penegakan Hukum

Nasional
Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Bareskrim Ungkap Ada Pihak yang Tertutup Soal Kematian Anak Kasus Gagal Ginjal di JakartaM

Nasional
PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

PDSI Minta Pemerintah Serius Dalami Kasus Gagal Ginjal Baru

Nasional
Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Sandi Angkat Bicara Soal Anies Berutang Rp 50 Miliar

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri

Nasional
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Nasional
Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Sambangi Kantor Golkar, PKS Buka Pintu Kerja Sama

Nasional
Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Ketua KPK Rapat dengan Kapolda Papua dan BIN, Bahas Situasi di Papua

Nasional
Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Jokowi Ingatkan Penegak Hukum Tidak Tebang Pilih Tangani Kasus Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.