Kompas.com - 14/09/2022, 11:18 WIB

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak dari The Perfect Storm yang meningkatkan risiko stagflasi dan resesi.

“Dinamika global tersebut turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan dan kalkulasi terkait upaya memperkuat kinerja berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan,” ungkap Menko Airlangga, dikutip dariekon.go.id, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Menko Airlangga saat hadir secara virtual dalam acara Diskusi Ekonomi Berdikari Kompas dengan tema Ketahanan Pangan Kunci Hadapi Potensi Krisis Global, Selasa (13/9/2022).

Ia menilai, salah satu sektor kunci dalam menghadapi terpaan krisis global adalah industri pangan. Sebab, ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Menko Airlangga: Kita Tunggu Saja

Menko Airlangga mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk mendorong ketahanan pangan melalui berbagai pembauran strategi dan kebijakan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food soveregnity yang mandiri atau food resilience.

”Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” jelas Menko Airlangga.

Dalam aspek kelembagaan, Menko Airlangga mengatakan, banyak upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021.

“Dalam Perpres tersebut Badan Pangan Nasional diberikan kewenangan mengelola cadangan pangan, melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, menguatkan sistem logistik pangan, mengentaskan wilayah rentan rawan pangan, serta mengembangkan penganekaragaman pangan dan potensi pangan lokal,” paparnya.

Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi

Oleh karena itu, guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.

“Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu tahun 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan, pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong.

“Adapun diversifikasi pangan tersebut melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor,” jelasnya.

Baca juga: Mengendalikan Inflasi dan Menjaga Ketahanan Pangan

Sedangkan dari sisi pembiayaan, kata dia, pemerintah telah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh para pelaku sektor pertanian dengan bunga sebesar tiga persen hingga akhir 2022.

Selain itu, plafon kredit KUR pada 2022 juga ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun. Kemudian, plafon KUR Mikro atau tanpa agunan tambahan yang sebelumnya Rp 10-50 juta kini menjadi Rp 10-100 juta.

“Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun pada 2022, sehingga pemerintah daerah (Pemda) atau kementerian bisa menggunakan dengan baik untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) maupun korporatisasi daripada pertanian,” katanya.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Petani Enrekang Dapat Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Ketersediaan pupuk bersubsidi

Selain berbicara mengenai pembiayaan keberlangsungan pertanian, Menko Airlangga juga menyinggung masalah ketersediaan pupuk bersubsidi.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sembilan komoditas utama.

Sembilan komoditas utama itu, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao.

Baca juga: Masa Tanam Hanya Saat Musim Hujan, Serapan Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Rendah

“Untuk sembilan komoditas tersebut telah diberikan kebijakan pembatasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk urea serta nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK),” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengembangkan berbagai kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian.

Program tersebut adalah Food Estate yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Ada pula program Closed Loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan Sikka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.