Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2022, 07:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pergantian panglima TNI mulai mengemuka menjelang pensiunnya Jenderal Andika Perkasa yang pada 21 Desember 2022 akan genap berusia 58 tahun.

Sejumlah isu dan wacana pun mulai menggeliat, yang kebanyakan didominasi oleh para politikus DPR RI. Mulai dari perpanjangan masa jabatan Andika hingga ‘potong generasi’ terkait penerus Andika.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut perpanjangan itu bisa dilakukan asalkan Presiden Joko Widodo setuju untuk memperpanjangnya.

Baca juga: Tanda Tanya Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa dan Mencuatnya Sosok KSAL Yudo Margono

“Kalau perpanjangan mungkin saja tergantung presiden. Sejarahnya kita pernah ada perpanjangan beberapa panglima, kalau enggak salah sudah dua kali,” ujar Kharis, Kamis (8/9/2022).

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendengar kabar adanya wacana 'potong generasi' soal sosok pengganti Andika yang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas Pemilu 2024.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Panglima TNI, KSAL: Tak Bisa Berandai dan Menduga-duga

"Jadi itu informasi yang kita terima, bisa kita pahami dalam konteks itu. Dipersiapkan mereka-mereka yang kelahiran 67, 68 ke ataslah yang pensiunnya itu di 2025, 2026 bahkan ke atas lagi," kata Effendi pekan lalu di gedung DPR, dikutip dari Tribunnews.com.

Jika hal itu terjadi maka peluang tiga kepala staf TNI ini tertutup jadi panglima TNI. Ketiganya yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetya.

Mustahil

Ketua Centra Initiative Al Araf menilai wacana perpanjangan masa jabatan Andika mustahil tereralisasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak gugatan aturan batas usia pensiun TNI pada 29 Maret 2022. Batas usia pensiun bagi perwira TNI tetap 58 tahun dan bintara hingga tamtama 53 tahun.

Menurut Araf, sudah seharusnya Andika diganti setelah masa jabatannya berakhir pada tahun ini karena memasuki usia pensiun.

"Perpanjangan masa pensiun Panglima TNI sudah tidak urgensi lagi dibahas karena Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan terkait hal itu," kata Araf, Minggu (11/9/2022).

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.((Dispenal)) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Peluang kecil potong generasi

Sedangkan peluang ‘potong generasi’ pengganti Andika dinilai kecil meski tak menutup kemungkinan hal itu terjadi.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan bahwa isu ‘potong generasi’ tidak sesederhana yang disampaikan Effendi.

Sebab, salah satu syarat menjadi panglima TNI adalah perwira tinggi yang pernah atau sedang menjabat kepala staf angkatan.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Calon Panglima TNI, KSAL: Namanya Prajurit Pasti Siap

Artinya, kata dia, wacana ‘potong generasi’ dalam suksesi panglima TNI setelah Andika hanya mungkin dilakukan jika dalam waktu dekat terjadi pergantian di level pejabat kepala staf angkatan.

“Tapi tentu saja hal ini harus dipertimbangkan secara bijak dan hati-hati,” kata Fahmi, Selasa (13/9/2022).

Problem psikologis

Wacana ‘potong generasi’ juga dianggap mempunyai sejumlah konsekuensi besar yang akan menerpa tubuh TNI apabila hal itu benar-benar terjadi.

Fahmi menyebut terdapat problem psikologis jika wacana ini terealisasi. Apalagi, tiga kepala staf angkatan belum mendekati usia pensiun.

Menurut dia, jika terjadi pergantian kepala staf angkatan dalam waktu dekat, justru sulit untuk mencegah adanya rumor miring dalam pergantian panglima TNI.

Baca juga: Presiden Dinilai Tak Bisa Terbitkan Perppu untuk Perpanjang Masa Jabatan Panglima TNI

Rumor miring inilah yang juga terjadi ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diganti Marsekal Hadi Tjahjanto, tepat tiga bulan sebelum pensiun pada 2017.

“Apalagi jika seorang jenderal bintang empat dan pimpinan sebuah matra diganti lebih dari setahun sebelum pensiun, kecuali mendapat penugasan lain yang layak,” jelas dia.

Fahmi juga mengungkapkan bahwa ‘potong generasi’ dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan perwira dengan karier atau pangkat mentok di kalangan senior.

Lazimnya, pemimpin baru akan memprioritaskan rekan seangkatan atau yang lebih muda untuk mengisi jajarannya karena diyakini akan lebih mudah berkomunikasi dan diperintah.

“Hal itu juga dapat menghadirkan suasana kurang sehat dalam organisasi,” tegas dia.

Suasana rapat RKA-KL Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Dalam rapat itu, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyinggung soal hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung yang diisukan tak harmonis.KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana rapat RKA-KL Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Dalam rapat itu, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyinggung soal hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung yang diisukan tak harmonis.

Politisi genit

Fahmi menganggap beragam pernyataan politisi terkait isu pergantian panglima TNI dan ‘potong generasi’ cenderung berlebihan.

Ia menilai pernyataan para politisi lebih tampak sebagai opini untuk mempengaruhi dan membentuk fait accompli atau ketentuan yang harus diterima atas hak prerogatif presiden dalam pergantian panglima TNI.

Fahmi mengatakan, selama ini para prajurit TNI selalu diperingatkan untuk tak ikut campur dalam urusan politik. Namun di sisi lain, para politisi malah terlihat genit menggoda mereka untuk masuk ke ranah politik.

Baca juga: Soroti Isu Konflik Panglima TNI dan KSAD, Effendi Simbolon: Kalian Mau Manggung Jadi Capres, Cawapres?

Political endorsement yang dilakukan oleh para politisi justru memperlihatkan bahwa dalam proses pemilihan calon Panglima TNI, kepentingan politik lebih mendominasi ketimbang kehendak membangun TNI yang mumpuni dan profesional,” kata dia.

Yudo Margono berpeluang

Nama Yudo menjadi sosok yang paling berpeluang untuk meneruskan tongkat komando Andika. Terlebih, di era Jokowi, belum ada panglima TNI yang berasal dari matra laut.

Fahmi menyampaikan bahwa Yudo telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh sebagaimana visinya menjadi KSAL.

“Secara faktual hal ini sudah diwujudkan dalam berbagai produk program dan kebijakan,” terang dia.

Baca juga: KSAL: Jika Bukan Jasa Besar Megawati, KRI Dewaruci Sudah Jadi Museum

Program dan kebijakan tersebut di antaranya pembangunan Satuan Pendidikan (Satdik) I di Belawan, Satdik II di Makassar dan Satdik III di Sorong. Menurutnya, kebijakan ini merupakan sejarah bagi TNI AL yang tak lagi Jawasentris dalam pola pendidikan.

Sementara, implementasi modernisasi diwujudkan melalui dukungan terhadap pengadaan kapal-kapal baru dari industri dalam negeri maupun pengadaan alutsista lain yang berteknologi terkini.

“Dalam hal ketangguhan, gelar latihan bersama dengan sejumlah negara maupun pelibatan dalam misi internasional seperti MTF Lebanon, Reimpex di Hawai, bisa menjadi contoh,” imbuh dia.

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama KSAL Laksamana Yudo Margono usai menjadi pembicara dalam acara “Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara” di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2022) siang.(KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA) Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri bersama KSAL Laksamana Yudo Margono usai menjadi pembicara dalam acara “Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara” di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2022) siang.

Kompak

Sementara itu, Andika dan Yudo kompak memberikan jawaban yang sama terkait wacana pergantian panglima TNI.

Keduanya menyebut bahwa pergantian panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Itu kan (hak) prerogatif presiden,” kata Yudo kepada wartawan saat mendampingi Andika dalam pameran Naval Expo di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (11/9/2022).

Selanjutnya, para wartawan menanyakan hal serupa kepada Andika. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun memberikan jawaban yang sama bahwa pemilihan panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden.

“Sama, itu hak prerogatif presiden,” singkat Andika.

Setelah mendengar jawaban dari Andika, Yudo meminta agar publik tidak berandai-andai mengenai pergantian panglima TNI.

“Jangan berandai-andai, sesuai prerogatif presiden,” tegas Yudo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.