Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": 63,4 Persen Responden Khawatir Tarif BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

Kompas.com - 12/09/2022, 09:41 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas publik khawatir kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 6-9 September 2022, sebanyak 63,4 persen responden khawatir harga kebutuhan pokok bakal naik imbas kenaikan BBM.

Para responden pun menyatakan bakal berhemat pasca-kenaikan harga BBM. Hasil jajak pendapat menunjukkan, 22,5 persen responden memutuskan akan sangat berhemat dan 37,3 persen menyebutkan bakal berhemat.

Baca juga: Ada Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jalan di Sekitar Istana Negara Ditutup Total Pukul 10.00 WIB

“Bisa dibayangkan jika banyak masyarakat menahan konsumsi, hal itu tentu akan memengaruhi perputaran ekonomi,” tutur peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dikutip dari Kompas.id, Senin (12/9/2022).

Di sisi lain, kekhawatiran responden soal kenaikan harga BBM berkutat pada meningkatnya kemiskinan hingga konflik antarmasyarakat.

Baca juga: Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Jokowi: Ini Pilihan Terakhir Pemerintah

Sebanyak 10,6 persen responden takut kenaikan harga BBM akan menyebabkan kian bertambahnya masyarakat miskin.

Litbang Kompas mensurvei soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai berlaku 3 September 2022.Litbang KOMPAS Litbang Kompas mensurvei soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai berlaku 3 September 2022.

Kemudian, 8,1 persen responden melihat kenaikan harga BBM bakal berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas.

Lalu, 6,8 persen responden khawatir UMKM bakal gulung tikar, 5,1 persen responden takut kenaikan harga BBM bakal menyebabkan kenaikan harga transportasi publik.

Terakhir, 4,9 persen responden takut ada konflik yang terjadi karena kelangkaan BBM di pasar.

Survei ini melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode tersebut, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com