Saat Ratu Elizabeth II Jadi Saksi Pasang Surut Hubungan Bilateral RI-Inggris...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar meninggalnya Ratu Inggris, Elizabeth II, tersiar cepat ke seluruh penjuru dunia.

Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis (8/9/2022) di Kastil Balmoral, Skotlandia, dalam usia 96 tahun.

Dia juga menorehkan sejarah sebagai Ratu Inggris yang paling lama bertakhta, yakni 70 tahun dan 3 bulan.

Ratu Elizabeth II pun pernah berkunjung ke Indonesia. Namun, lawatannya itu baru dilakukan setelah rezim Orde Lama digantikan oleh Orde Baru, tepatnya pada 15 sampai 22 Maret 1974.

Baca juga: Ratu Elizabeth II Sempat Kunjungi Keraton Yogyakarta, Ada Larangan Memotret Saat Makan Bersama Sultan

Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Inggris

Inggris tercatat mempunyai peran dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia. Mereka menjadi penengah dalam perundingan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di Linggajati, Kuningan pada 1946.

Saat itu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura.

Akan tetapi, Belanda memutuskan menggelar operasi militer atau yang dikenal sebagai agresi militer pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947.

Belanda juga melakukan agresi militer kedua pada 19 sampai 20 Desember 1948 Akhirnya, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda meneken perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris dimulai sejak Desember 1949, setelah penandatanganan perjanjian KMB.

Baca juga: Ratu Elizabeth II, Satu-satunya Warga Inggris yang Boleh Nyetir Tanpa SIM

Saat itu Soebandrio diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris yang pertama.

Ratu Elizabeth II kemudian naik takhta Kerajaan Inggris pada 6 Februari 1952, menggantikan sang ayah, Raja George VI, yang wafat.

Saat itu, Soekarno mengutus H Agus Salim untuk mewakili Indonesia saat penobatan Ratu Elizabeth II pada 2 Juni 1953.

Akan tetapi, hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris naik turun ketika Presiden Soekarno memimpin rezim Orde Lama.

Penyebabnya adalah sikap politik luar negeri Soekarno yang saat itu condong ke Blok Timur, yaitu Uni Soviet, China, dan Vietnam.

Soekarno juga kerap menggaungkan slogan anti-imperialisme dan neokolonialisme yang ditujukan terhadap negara-negara Blok Barat, termasuk Inggris.

Alhasil sangat jarang perwakilan Kerajaan Inggris bertandang ke Indonesia saat Soekarno berkuasa.

Baca juga: Inggris Berterima Kasih ke Rakyat Indonesia atas Pesan Belasungkawa Ratu Elizabeth II Wafat

Persoalan lain yang memicu permusuhan dari Soekarno karena Inggris menggagas pembentukan Negara Federasi Malaysia pada 1965. Ide itu juga ditentang oleh sejumlah negara di Asia Tenggara.

Menurut pandangan Soekarno, pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah upaya Inggris yang dianggap perwakilan neokolonialisme untuk mengepung Indonesia.

Perselisihan itu memicu aksi perusakan oleh masyarakat di Jakarta. Bahkan saat itu massa membakar Kedutaan Besar Inggris beserta 21 rumah diplomat mereka yang berada di Jakarta.

Akan tetapi, hubungan bilateral Indonesia dan Inggris perlahan berubah setelah masa kepresidenan Soekarno berakhir pada 12 Maret 1967. Soeharto kemudian dilantik menjadi Presiden menggantikan Soekarno.

Soeharto kemudian memperbaiki hubungan bilateral dengan Inggris. Saat itu Soeharto memilih mempererat kerja sama dengan negara-negara Blok Barat.

Baca juga: Rekam Jejak 70 Tahun Ratu Elizabeth II Bertakhta

Karena perubahan sikap politik luar negeri itulah yang membuat Ratu Elizabeth II berkunjung ke Indonesia pada 1974.

Dalam pidatonya saat itu, Soeharto mengatakan, kunjungan yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II pertanda dari babak baru yang penting bagi persahabatan antara kedua bangsa ini.

Selain itu, Soeharto menilai Inggris juga banyak membantu baik dalam mengirimkan tenaga-tenaga ahli ataupun modal yang ia berikan untuk pembangunan-pembangunan yang sedang di lakukan oleh Indonesia pasca kolonialisasi.

Soeharto kemudian membalas kedatangan Ratu Elizabeth II dengan kunjungan balasan ke Inggris pada 1979. Dalam kesempatan itu, Soeharto menyampaikan ia ingin memperluas kerja sama terutama dalam bidang ekonomi khususnya dalam pengurangan tarif barang-barang ekspor.