KPU Dianggap Harus Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran Data 105 Juta Penduduk

KPU RI membantah kebocoran data itu bersumber dari mereka. Sejumlah komisioner menerangkan analisis yang membuat mereka meyakini bahwa data KPU RI masih aman.

Baca juga: Menkominfo Sebut Serangan Siber Domain BSSN, Bukan Kominfo

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan secara spesifik beberapa hal yang diklaim menjadi pembeda antara data KPU RI dengan data yang bocor itu.

“Melihat header dari tampilan data tersebut (di forum Breached), itu bukan header data yang biasa ditampilkan oleh KPU,” kata Idham kepada Kompas.com, Selasa malam.

“Header-nya (di data Breached) itu kan jenis kelamin, nomor KK, NIK, ‘disabilitas’. Biasanya kami dalam menampilkan data itu dengan kolom kelamin, nomor KK, NIK, dan ‘difabel’,” sambung dia.

Baca juga: 105 Juta Data Penduduk Bocor, Dibantah KPU, tetapi Diduga Valid

Kemudian, ia juga menyoroti munculnya kolom usia dalam data bocor di forum Breached, Menurut Idham, kolom usia tak pernah ada dalam data Sidalih (Sistem Data Pemilh) mana pun.

“Termasuk (data Sidalih) yang terdahulu,” ungkapnya.

Lalu, ia juga memberi contoh soal kode identitas wilayah yang menurutnya tidak sesuai dengan kode yang digunakan KPU RI.

“(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham.

Baca juga: Hacker Beri Pesan Stop Being an Idiot, Menkominfo Ajak Warga Tak Ikut-ikutan

Baik Idham maupun Betty sama-sama mengeklaim bahwa data keanggotaan partai politik yang terhimpun di sistem KPU RI aman, termasuk aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang saat ini sedang dipakai menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.