Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

105 Juta Data Penduduk Bocor, Dibantah KPU, tetapi Diduga Valid

Kompas.com - 07/09/2022, 06:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

“Termasuk (data Sidalih) yang terdahulu,” ungkapnya.

Lalu, ia juga memberi contoh soal kode identitas wilayah yang menurutnya tidak sesuai dengan kode yang digunakan KPU RI.

Baca juga: KPU Bantah Data 105 Juta Penduduk Bocor dan Diperjualbelikan, Ini Penjelasannya

“(Misalnya), melihat dari ID provinsi, kecamatan, dan kelurahan, itu (data di forum Breached) bukan ID yang biasa kami tampilkan. Bahkan, kalau melihat data tersebut, Sulawesi Selatan ID-nya bukan itu,” ujar Idham.

Baik Idham maupun Betty sama-sama mengeklaim bahwa data keanggotaan partai politik yang terhimpun di sistem KPU RI aman, termasuk aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang saat ini sedang dipakai menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.

Baca juga: Komisi I DPR Sentil Menkominfo soal Data Bocor: Harusnya Minta Maaf

Valid

Peneliti keamanan siber independen yang juga seorang bug hunter (pemburu celah keamanan internet), Afif Hidayatullah, mengatakan bahwa data yang dibagikan Bjorka itu valid.

Kesimpulan ini diambil setelah Afif melakukan pengecekan NIK acak (random) melalui situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Dia lantas mencari sampel NIK yang berasal dari daerah tersebut untuk bisa dilakukan pengecekan melalui situs web tersebut.

"Saya coba check (secara) random NIK-nya. Salah satunya yang ada di kota Kediri, yaitu 3571************, dan (hasilnya) ya NIK sih valid. Menurut saya, berarti data ini benar data masyarakat kita," kata Afif melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: INFOGRAFIK: 1,3 Miliar Data Bocor, Ini Cara Mengecek Nomor Ponsel Kita

Meski begitu, Afif belum mengetahui sumber kebocoran 105 juta data kependudukan milik warga Indonesia, meski muncul dugaan sementara bahwa data itu bocor dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kalau sumber, saya belum yakin. Cuma (jika) dilihat dari file sample itu diberi nama 'DPTKPU2M', kalau dipisah (menjadi) DPT KPU. Ini di (pencarian) Google masuknya data pemilihan tetap (DPT). Ini masih dugaan saya," kata Afif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com