Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setpres Klaim Listrik yang Mengalir ke Istana Bersumber dari Energi Baru Terbarukan

Kompas.com - 06/09/2022, 13:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, listrik yang mengalir ke Istana Kepresidenan se-Indonesia kini bersumber dari energi baru terbarukan.

Pada hari ini, Selasa (6/9/2022), pihak Sekretariat Presiden menerima renewable energy certificate dari PT PLN (Persero) sebagai tanda bahwa 100 persen listrik di Istana bersumber dari energi baru terbarukan.

"Kita semua, Istana dari Cipanas, Bogor, Jakarta, Yogya, Bali sudah menggunakan itu (energi baru terbarukan)," kata Heru dalam acara penyerahan sertifikat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Tantangan Mencapai Target Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 Persen

Heru mencontohkan, listrik yang mengalir ke Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, dan Istana Cipanas berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang.

Dia berharap, langkah Istana menggunakan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga-lembaga lainnya.

Menurut dia, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memerangi kondisi perubahan iklim yang tak terduga dengan mengubah kebiasaan.

"Memang ada tambahan biaya Rp 35 per kwh, itu enggak ada nilainya dibanding kita mendukung lingkungan hijau, lingkungan yang baik, semoga mengarah juga pada yang lainnya," kata Heru.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Istana: Yang Penting Tidak Anarkis

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memuji kebijakan Sekretariat Presiden yang kini menggunakan listrik bersumber dari energi baru terbarukan dengan emisi nol.

"Kami terharu karena Istana menjadi garda depan dalam memerangi perubahan iklim dan menjadi contoh yang luar biasa bahwa penggunaan energi baru terbarukan menjadi suatu visi yang jauh ke depan," kata Darmawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com