Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Panglima TNI Andhika-KSAD Dudung Tak Harmonis hingga Anak Dudung Gagal Masuk Akmil Disinggung dalam Rapat DPR

Kompas.com - 05/09/2022, 15:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Komisi I DPR pun akan membuat rapat khusus untuk membahas isu aktual TNI.

Awalnya, Effendi menyoroti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang tidak datang rapat.

Padahal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Baca juga: Prabowo dan Jenderal Dudung Tak Hadiri Rapat Anggaran, Komisi I DPR Langsung Hujan Interupsi

Dudung memang sudah beberapa kali tidak ikut rapat di DPR sehingga menimbulkan isu tidak harmonis antara Dudung dan Andika.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar malam ini.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Baca juga: KSAD Dudung Sertijab 7 Jabatan Strategis, Mayjen Saleh Mustafa Jadi Pangdam Cendrawasih

Effendi mengingatkan bahwa petinggi-petinggi bintang empat di TNI hanyalah nahkoda sesaat. Dia mendorong mereka menyelamatkan TNI.

Menurut dia, ketidakpatuhan yang terjadi di TNI justru akan memporak-porandakan TNI.

"Khusus isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua. Yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI," kata Effendi.

Kemudian, Effendi menuntut penjelasan dari Andika dan Dudung.

Politikus PDI-P ini mengusulkan agar dilakukan rapat terbuka mengenai penjelasan mereka.

Selain itu, Effendi menyinggung isu anak KSAD yang gagal masuk Akademi Militer (Akmil).

"Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Memangnya kalau KSAD kenapa? Memang harus masuk? Memang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas Pak. Saya lebih tua dari Bapak-bapak semua, saya berhak bicara di sini," ujar dia.

Baca juga: KSAD Dudung Dianugerahi “Combat Kagitingan Badge dari Panglima AD Filipina

Untuk itu, Effendi meminta agar Dudung dihadirkan dalam rapat khusus membahas isu aktual TNI.

Dia ingin segalanya menjadi terang. Menurut dia, tidak boleh ada dusta di antara mereka.

"Masa setiap ada Panglima dari Panglima ke KSAD begitu terus? Dari zaman Pak Moeldoko ini. Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan pak?" kata Effendi.

Ia pun meminta agar isu tersebut ditanggapi secara serius dan tidak dianggap sederhana.

Dalam rapat pembahasan isu aktual nanti, Effendi berharap seluruh petinggi TNI hadir.

"Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak-Bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami. Seperti apa apa yang terjadi di tubuh TNI," ujar Effendi mengakhiri interupsinya.

Mendengar interupsi tersebut, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menampung saran Effendi. Dia akan menggelar rapat khusus bersama TNI.

"Dengan tadi kita akan buatkan rapat khusus untuk isu-isu aktual, karena hari ini KSAD tidak hadir," ucap Meutya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Draf RUU DKJ Memuat Pasal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggota DPR: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Hasbi Hasan Tolak Sidang Digabung dengan Orang yang Didakwa Menyuapnya

Nasional
KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

KSAL Berharap Segera Ada Kontrak Kapal Selam Baru, Minimal pada 2024

Nasional
Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Kampanye di Kaltim, Ganjar Berencana Sambangi IKN

Nasional
Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

Nasional
Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Terima Audiensi Apdesi, Puan: Kami Pastikan Revisi UU Desa Akan Jalan

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Ridwan Kamil Ingin Manfaatkan Media Sosial untuk Sampaikan Gagasan Prabowo-Gibran

Nasional
TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

TNI AL Bangun Pertahanan Pantai untuk Halau Serangan Amfibi

Nasional
Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Nasional
Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Belum Tahan Aspri Wamenkumham, KPK: Kami Butuh Waktu

Nasional
Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Bahlil: Kalau Ada Capres yang Tak Setuju Proyek IKN, Dia Tak Ingin Indonesia Maju

Nasional
Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Ma'ruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Tanam Pohon Bareng Warga NTT

Atasi Perubahan Iklim, Jokowi Tanam Pohon Bareng Warga NTT

Nasional
Kemenkes Ungkap Gejala Utama Pasien Terjangkit Mycoplasma Pneumoniae

Kemenkes Ungkap Gejala Utama Pasien Terjangkit Mycoplasma Pneumoniae

Nasional
Ganjar Klaim Siapkan Transisi Energi untuk Kurangi Ekstraksi Bahan Tambang

Ganjar Klaim Siapkan Transisi Energi untuk Kurangi Ekstraksi Bahan Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com