Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2022, 12:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/TNI Tahun Anggaran 2023, Senin (5/9/2022). Namun, rapat langsung hujan interupsi dari para anggota Komisi I DPR meski belum dibuka.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, interupsi dipicu oleh ketidakhadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Baca juga: Bahas Kasus Mutilasi Warga di Papua, Komisi I Bakal Undang Panglima hingga Menhan

Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, sedangkan Dudung diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas menyebut Dudung sudah terlalu sering tidak hadir dalam rapat.

"Khusus untuk KSAD, saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi. Dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD," ujar Yan.

Baca juga: Komisi I Ingatkan Aparat Tingkatkan Kewaspadaan Imbas Kasus Mutilasi di Mimika

Kemudian, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan, Prabowo Subianto juga sudah beberapa kali tidak hadir dalam rapat.

"Hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran, dan anggaran Kemenhan kan paling besar. Pak Menhan ya tidak hadir, jadi saya mohon penjelasan," kata Nurul.

Interupsi lainnya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.

Helmy menjelaskan, ketidakhadiran Dudung demi menepis isu tidak harmonisnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Dudung.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM yang Berpotensi Munculkan Inflasi

"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," tutur Helmy.

Penjelasan Wamenhan dan Wakil KSAD 

Mendengar interupsi-interupsi yang dilayangkan, Wamenhan M Herindra memberi penjelasan mengenai ketidakhadiran Prabowo.

Herindra mengatakan, Prabowo dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyambut Presiden Filipina.

"Pak Menhan hari ini mendampingi Presiden di Istana Bogor dalam rangka menerima kunjungan resmi Presiden Filipina. Jadi beliau diundang Pak Presiden untuk mendampingi. Di situ nanti memang kebetulan akan membicarakan masalah Indonesia dengan Filipina sehingga beliau harus hadir mendampingi Presiden," jelas Herindra.

Baca juga: Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Sementara itu, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto mengatakan, Jenderal Dudung sedang mengecek kesiapan personel yang akan bertugas ke Papua.

"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan masih mungkin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Pak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan Pak KSAD di tengah-tengah prajurit akan berikan motivasi," ucap Agus.

Adapun rapat ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fadjar Prasetyo.

Meski Prabowo dan Dudung tak hadir, Komisi I tetap melanjutkan rapat tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Alasan Dewas KPK Tak Bawa Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Firli ke Sidang Etik

Alasan Dewas KPK Tak Bawa Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Firli ke Sidang Etik

Nasional
Ketika Prabowo Tertawa Pernah Difitnah Cekik dan Tampar Wakil Menteri...

Ketika Prabowo Tertawa Pernah Difitnah Cekik dan Tampar Wakil Menteri...

Nasional
11 Hari Kampanye, Jubir Timnas Anies-Muhaimin Klaim Gelombang Perubahan Makin Membesar

11 Hari Kampanye, Jubir Timnas Anies-Muhaimin Klaim Gelombang Perubahan Makin Membesar

Nasional
Prabowo: Kalau Ada Gagasan tapi Mau Joget, Enggak Boleh?

Prabowo: Kalau Ada Gagasan tapi Mau Joget, Enggak Boleh?

Nasional
RI Harap Pengaktifan Pasal 99 Piagam PBB Tekan DK Ambil Tindakan untuk Gaza

RI Harap Pengaktifan Pasal 99 Piagam PBB Tekan DK Ambil Tindakan untuk Gaza

Nasional
Khawatir Timbul Konflik, Cak Imin Sebut Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh Harus Disetop

Khawatir Timbul Konflik, Cak Imin Sebut Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh Harus Disetop

Nasional
KPU Bantah Ada Usul Hilangkan Saling Sanggah di Debat Capres Saat Rapat dengan Timses

KPU Bantah Ada Usul Hilangkan Saling Sanggah di Debat Capres Saat Rapat dengan Timses

Nasional
Tanggapi Rencana Ekspor Daun Kratom, Kepala BNN: Kami Pelajari Dulu

Tanggapi Rencana Ekspor Daun Kratom, Kepala BNN: Kami Pelajari Dulu

Nasional
KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

KPU Pastikan Antar Capres-Cawapres Tetap Bisa Saling Respons dalam Debat

Nasional
Mengundur-undur Seleksi Pengawas, Seluruh Anggota Bawaslu RI Dinyatakan Langgar Etik

Mengundur-undur Seleksi Pengawas, Seluruh Anggota Bawaslu RI Dinyatakan Langgar Etik

Nasional
Mahfud Makan Siang hingga Salat Jumat Bareng Anwar Ibrahim di Malaysia, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Makan Siang hingga Salat Jumat Bareng Anwar Ibrahim di Malaysia, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Profil Irjen Daniel Tahi Bonar Silitonga, Kapolda NTT yang Baru Ditunjuk Kapolri

Profil Irjen Daniel Tahi Bonar Silitonga, Kapolda NTT yang Baru Ditunjuk Kapolri

Nasional
Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Nasional
Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com