Polri Harus Segera Merebut Kembali Kepercayaan Publik

SEJAK pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J sampai pada perkembanganya hari ini, posisi Polri secara institusional memang semakin tak mudah, bahkan semakin serba salah.

Pasalnya, kasus ini mendadak ter-framing, boleh jadi juga di-framing, sebagai tolak ukur utama atas kredibilitas dan reputasi Polri sebagai sebuah institusi selama ini, meskipun sejatinya tidaklah demikian.

Dengan kata lain, Polri hari ini terperangkap dalam dilema "nila setitik rusak susu sebelanga”.

Perkembangan semacam ini tentu kurang produktif untuk Polri secara institusional di satu sisi dan kurang positif untuk proses penegakan hukum di Indonesia di sisi lain.

Pengidentifikasian kasus terbunuhnya Brigadir J vis a vis langsung dengan reputasi, integritas, dan kredibilitas Polri sebenarnya sangatlah tidak proporsional dan kurang pada tempatnya, karena akan mendegradasi validitas proses hukum kasus tersebut secara keseluruhan di satu sisi dan integritas Polri secara institusional di sisi lain.

Bagaimana mungkin Polri secara kelembagaan bisa memproses kasus ini dengan baik dan benar, jika kepercayaan publik terhadap Polri di sana sini justru terus menerus dikerdilkan dan dilemahkan.

Bagi Polri secara institusional maupun Kapolri secara personal, di sinilah tantangan awalnya, sebelum masuk kepada proses teknis pengungkapan kasus yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengapa? Karena proses pengungkapan kasus akan selalu diragukan oleh publik mengingat wacana-wacana tandingan yang datang dari berbagai pihak dan cenderung konfrontatif terhadap proses pengungkapan kasus justru berseliweran begitu saja di ruang publik.

Di satu sisi, hal tersebut memang cukup bisa dipahami. Di saat kepercayaan publik mulai turun tehadap Polri, maka publik akan mencari alternatif sumber kebenaran lainnya yang bisa dijadikan pegangan atau rujukan.

Tapi di sisi lain, justru karena faktor penurunan kepercayaan tersebutlah mengapa Polri sebaiknya bergerak pada dua arah strategis sekaligus.

Pertama, terus berusaha menghadirkan proses pengungkapan kasus secara transparan sesuai kaidah penegakan hukum yang berlaku.

Dan kedua, terus menghadirkan Polri secara institusional sebagai institusi penegak hukum yang terpercaya (bukan pihak lain), tidak hanya terkait kasus terbunuhnya Brigadir J, tapi juga atas semua kasus yang berada di dalam jurisdiksi Polri.

Dengan lain perkataan, memastikan bahwa institusi Polri sebagai sumber informasi yang selayaknya dijadikan acuan oleh publik sangatlah penting, sejalan dengan memastikan proses hukum atas kematian Brigadir J.

Contoh paling nyata dan efektif yang dilakukan Polri adalah ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR pada Rabu (24/8), dengan tegas menyatakan bahwa video temuan tumpukan uang dolar yang beredar dan di-framing sebagai uang temuan di salah satu rumah Irjen Ferdy Sambo adalah hoaks.

Kapolri ketika itu tidak saja membantah keterkaitan video temuan uang dolar tersebut dengan kasus Irjen Ferdy Sambo, tapi juga dengan tegas menyampaikan hasil penyelidikan Polri bahwa video tersebut sebenarnya terjadi di Amerika Serikat, bukan di Indonesia.