Jokowi Minta Proyek Blok Masela Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan Proyek Gas Abadi Blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor.

"(Blok Masela) memang terus akan kita dorong agar segera dimulai," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan di Pasar Olilit Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Royal Dutch Shell Plc (Shell) dan Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham.

Baca juga: Pembangunan Kilang Blok Masela Terkendala Pembebasan Lahan

Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur.

Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai.

"Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela," ujar Jokowi.

Ia pun menegaskan, dengan beroperasinya Blok Masela kelak, pihak yang mendapatkan keuntungan besar adalah masayrakat Kepulauan Tanimbar.

"Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (produk domestik regional bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," kata Jokowi.

Baca juga: Pembangunan Kilang Blok Masela Terkendala Pembebasan Lahan

Diberitakan sebelumnya, Royal Dutch Shell Plc (Shell) mundur dari Proyek Gas Abadi Blok Masela. Kini, Inpex Corporation (Inpex) sebagai pemegang saham terbesar blok sedang mencari pengganti Shell.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (5/7/2020) menyampaikan, alasan hengkangnya Shell dari Blok Masela dikarenakan kondisi arus kas yang terdampak situasi pandemi Covid-19.

Shell memutuskan untuk memfokuskan pada proyek-proyek lain yang tengah berlangsung di Indonesia.

Adapun Shell memiliki hak partisipasi di Blok Masela sebesar 35 persen dan 65 persen oleh Inpex Corporation.

Baca juga: Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Selain itu, pemerintah daerah dipastikan bakal menerima jatah 10 persen hak partisipasi.

"Di beberapa proyek lainnya di negara lain kurang atau tidak berjalan lancar sehingga cashflow perusahaan tidak baik. Mereka fokus dulu untuk beberapa proyek yang sudah berjalan," jelas Julius.

Ia melanjutkan, saat ini baik Inpex Corporation maupun Shell tengah melanjutkan pembahasan untuk opsi pengambilan hak partisipasi sepenuhnya oleh Inpex.

Selain itu, muncul pula opsi pencarian mitra baru oleh Inpex.