Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan NIB Usaha di Jayapura, Jokowi Minta Maaf Datang Pakai Kaus

Kompas.com - 31/08/2022, 11:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta maaf karena mengenakan kaus saat menghadiri pemberian nomor induk berusaha (NIB) kepada usaha mikro dan kecil (UMK) di GOR Toware, Jayapura, Rabu (31/8/2022) pagi.

Jokowi mengatakan, ia mengenakan kaus karena baru meluncurkan Papua Football Academy dan bermain sepakbola dengan anak-anak di Stadion Lukas Enembe.

"Mohon maaf saya masih pakai kaos karena tadi baru membuka (Papua Football Academy) dan ikut main sepak bola," kata Jokowi disambut riuh tepuk tangan hadirin, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi: Tanah Papua Terlalu Luas kalau Hanya untuk 2 Provinsi

Jokowi bercerita, setelah bermain sepakbola, ia tidak sempat mengganti pakaian karena langsung beranjak ke pasar di Sentani untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT).

"Beum sempat ganti pakaian, karena langsung katanya di pasar 'sudah Pak sudah terlambat nih di pasar', ke pasar di Sentani, kemudian meluncur ke sini," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengaku senang karena Papua menjadi lokasi pembagian NIB pertama di luar Pulau Jawa.

Ia pun mengingatakan pentingnya NIB karena pengusaha yang memiliki NIB dapat dikatakan sebagai pengusaha formal dan dapat mengakses modal dari bank.

"Kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank, minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat," ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Baca juga: Saat Jokowi Main Bola dengan Anak-anak Papua...

Namun, Jokowi juga mengingatkan agar modal yang diperoleh oleh para pelaku usaha dimanfaatkan dengan hati-hati karena uang tersebut mesti dikembalikan dalam bentuk angsuran.

Untuk itu, ia berpesan supaya para pelaku usaha berpikir matang sebelum mengajukan pinjaman ke bank.

"Jangan dipakai yang namanya uang bank itu untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu, enggak. Harus semuanya untuk modal kerja, semuanya untuk modal investasi," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com