Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 9 Provinsi dengan Layanan Adminduk Terbaik Menurut Kemendagri

Kompas.com - 26/08/2022, 13:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, ada 9 provinsi dengan kinerja administrasi kependudukan (adminduk) terbaik secara nasional.

Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi setiap dua pekan sekali per bulannya.

"Di kuarter ketiga ini, yang sudah masuk di level 4 (level terbaik) dalam layanan adminduknya yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Bangka Belitung," ungkap Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Sidang Ardian Noervianto, Jaksa KPK Hadirkan PNS Kemendagri

"Sebelumnya, di kuarter pertama terdapat empat provinsi yang telah masuk lebih dulu di level 4 yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat 10 indikator penilaian dalam melihat kinerja Dinas Dukcapil di daerah.

Indikator-indikator itu meliputi cakupan perekaman e-KTP, kepemilikan kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, penggunaan putih, dan tanda tangan elektronik.

Selain itu, layanan daring, layanan yang terintegrasi, pelaksanaan akses pemanfaatan data dan penggunaan buku pokok pemakaman (BPP) merupakan indikator-indikator lainnya.

"Jika 1-4 indikator terpenuhi itu adalah level 1 (terburu). Level 2 jika 5-6 terpenuhi. Level 3 jika 7-9 indikator terpenuhi serta level terbaik, yakni level 4, jika seluruh 10 indikator terpenuhi," sebut Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan yang sama.

Baca juga: Segera Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, Anies: Sedang Harmonisasi dengan Kemendagri

Saat ini, tidak ada provinsi yang tercatat dalam level 1. Ada 5 provinsi terburuk yang berada di level 2, yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Yama meminta agar provinsi-provinsi ini berbenah.

"Agar segera dimaksimalkan kinerjanya, segera beralih menuju level 3," lanjut Yama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com