Pemerintah Pertimbangkan Opsi Selain Naikkan Harga Pertalite dan Solar

KAMPAR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni pertalite dan solar, untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM.

Ma'ruf mengatakan, opsi lain yang sedang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM.

"Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya," kata Ma'ruf setelah meninjau penanaman sawit di Kampar, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Tolak Subsidi Dicabut, Partai Buruh Sarankan Pengguna Pertalite Dipisah

Kendati demikian, Ma'ruf mengakui penambahan nilai subsidi bakal mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, subsidi yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global.

Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membahayakan APBN, opsi akan terbatas pada menaikkan harga BBM bersubsidi atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau ini membahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapi dibatasi penggunaannya. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf.

Ia pun meminta publik bersabar menunggu keputusan pemerintah mengenai isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencuat beberapa waktu terakhir.

"Tunggu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan akan menenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut.

Sebab, kata Jokowi, kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati. Dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di TMII, Jakarta, usai menghadiri pengarahan Kadin provinsi seluruh Indonesia, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Usulkan Fatwa MUI Buat Beli Pertalite dan Solar

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga harus menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi.

Sebab dampak tersebut nantinya juga akan merembet kepada daya beli masyarakat.

"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," tegasnya.

Namun, saat ditanya kembali apakah kenaikan BBM bersubsidi akan dipastikan terjadi pada waktu dekat, kepala negara tidak memberikan tanggapan.